Mualem Minta Ketua DPRA Pertahankan JKA, Syech Fadhil: Panggil Direksi BPJS Kesehatan

"Silakan saja Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut," pungkasnya lagi.

Terpisah, Senator asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, juga meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk segera memanggil petinggi BPJS Kesehatan.

Baca juga: Terkait Dihentikannya Program JKA, Bupati Simeulue Surati Gubernur Aceh

Pemanggilan ini terkait dugaan tumpang tindih data peserta ansuransi kesehatan antara tanggungan Pemerintah Pusat melalui BPJS-KIS dengan JKRA atau JKA dari Pemerintah Aceh.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini dalam sambutannya pada sidang paripurna DPD RI, Selasa (15/3/2022).

"Kita meminta DPD RI atas nama kelembagaan, terutama Komite III, untuk memanggil direksi BPJS Kesehatan," pinta Syech Fadhil.

Syech Fadhil menjelaskan, penghentian premi untuk JKA terjadi karena direksi BPJS Kesehatan tak kunjung merespons permintaan DPRA untuk memberikan data rill masyarakat yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan data yang ditanggung oleh JKA.

"Kita berharap BPJS menjelaskan hal ini.

Kita juga meminta Pemerintah Aceh segera menyelesaikan hal ini," pinta Syech Fadhil. (yos)

Baca juga: Heboh Penghentian JKA, Praktisi Hukum Dorong DPRA Bentuk Pansus

Baca juga: Pemerintah Aceh tak Lagi Tanggung JKA, Begini Tanggapan Anggota DPRK Pidie Jaya