Ketua DPRK Banda Aceh Sesalkan Penghentian Program JKA, Jika Ada yang Kurang Harus Diperbaiki

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar sangat menyayangkan jika program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dihapuskan, mengingat JKA merupakan program unggulan Aceh dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik dan prima bagi masyarakat Aceh.

Hal itu disampaikan Farid setelah menerima masukan-masukan warga Kota Banda Aceh baik secara langsung ke DPRK Banda Aceh maupun melalui media sosial.

Farid mengatakan, manfaat program JKA hari ini sangat dirasakan oleh masyarakat Banda Aceh dan Aceh secara luas, selama program JKA berjalan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berobat.

• Tanggapi Polemik Penghentian JKA, Demokrat Aceh: Silakan Dievaluasi, Tapi Jangan Dihapus

"Justru sejumlah warga Aceh bisa berobat dengan status pasien JKA dapat dirujuk ke rumah sakit ternama di kota lain seperti Medan dan Jakarta," ungkap Farid, Kamis (17/3/2022).

Meskipun, hasil evaluasi yang dilakukan DPRK selama ini, program JKA masih ditemukan kekurangan seperti masalah data peserta JKA, pelayanan yang jauh dari harapan, bukan berarti program JKA dihentikan.

Lebih lanjut, Farid mengatakan kekurangan-kekurangan harus diperbaiki, dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh selaku pemilik program untuk mengingatkan dan menekan pihak BPJS untuk memberikan pelayanan terbaik.

"Ibarat rumoh yang buco ubong, nyan yang ta perbaiki bek tajak peu anco rumoh, that na teuh (Ibarat rumah yang bocor, itu yang diperbaiki jangan merusak rumah)," kata Farid mengibaratkan dalam bahasa Aceh yang kental.

• Jubir Pemerintah Aceh Kritik Pedas Mualem soal Polemik JKA, Sentil Rp 900 Miliar Dana Pokir Dewan

Program JKA, lanjut Farid, seharusnya ditingkatkan kualitas pelayanannya, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dipermudah prosesnya, ditingkatkan fasilitasnya, tertib dan lancar proses klaimnya, sehingga JKA menjadi jamninan kesehatan yang benar-benar paripurna dan terbaik.

Politisi PKS ini menilai, keterbatasan anggaran bukanlah menjadi dalih dan alasan yang logis sehingga JKA itu dihentikan.

Seharusnya penyediaan anggaran harus menjadi prioritas dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya, mengingat anggaran JKA merupakan bagian dari pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Saban tahun Provinsi Aceh selalu menyisakan anggaran yang tidak mampu terserap dengan baik, selalu saja ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dengan angka yang besar.

"Menurut hemat kami penganggaran untuk JKA jauh lebih baik daripada penganggaran untuk kebutuhan lain yang nyatanya juga selalu terjadi SiLPA," kata Farid.

Farid juga menilai, JKA merupakan kebanggaan masyarakat Aceh, dengan JKA Aceh lebih unggul dari provinsi lain dalam pelayanan kesehatan.

JKA mendapat apresiasi bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari pemerintah pusat, dan Kemendagri juga tidak pernah mencoret penempatan anggaran JKA dalam APBA.