HMI Minta Pemko dan DPRK Langsa Bersinergi, Terkait Batalnya DAK Hingga Gagal Pembangunan Rumah

Gara-gara batalnya kucuran DAK ini membuat pembangunan rumah untuk warga di Daerah Aliran Krueng atau DAS Langsa batal.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Polemik akibat batalnya kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) integrasi dari Kementerian PUPR tahun 2022 menjadi tanggung jawab bersama Pemko dan DPRK Langsa.

Gara-gara batalnya kucuran DAK ini membuat pembangunan rumah untuk warga di Daerah Aliran Krueng atau DAS Langsa batal.

Ketua HMI Cabang Langsa, Amiruddin, SP, menyayangkan adanya sahut-menyahut di media antara Wali Kota dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Langsa yang seolah mempertontonkan kekanak-kanakan dalam pemerintahan.

"Harusnya, pemerintah jika ada mis komunikasi segera melakukan rapat, bukan malah sahut menyahut di media," ujar Amiruddin lewat siaran pers kepada Serambinews.com, Rabu (23/03/2022).

Amiruddin menambahkan di organisasi saja, jika ada kisruh bisa diselesaikan secara kelembagaan. "Namun, kenapa lembaga negara bisa naif seperti ini," tanyanya heran.

Baca juga: Pembangunan Ratusan Rumah untuk Warga Relokasi Bantaran DAS Krueng Langsa Batal, Ini Penyebabnya

Baca juga: DPRK Tegaskan Dukung Program Relokasi Rumah Warga di Bantaran DAS Krueng Langsa

Menurutnya, kegaduhan yang terjadi di Kota Langsa murni karena keterlambatan penyelesaian proses teknis rekomendasi hibah tanah.

Maka, dalam hal ini harapannya eksekutif dan legislatif harus mampu membangun komunikasi yang harmonis agar tidak terjadinya kerugian di tengah masyarakat. 

Seperti kita ketahui masyarakat daerah aliran sungai sangat membutuhkan rumah layak huni yang dapat ditempati.

"Kita mendorong Pemko dan DPRK Langsa duduk bersama untuk mencari solusi dan bersinergi dalam membangun Kota Langsa," pungkas Amiruddin. (*)