Kebun Eks GAM
Tiga Ribu Eks Kombatan akan Terima Kebun, KPA Serahkan Nama ke Menteri ATR
Ketua BRA itu menyebutkan rombongan KPA dipimpin oleh Wakil Ketua KPA, Kamaruddin Abubakar alias Abu
Penulis: Subur Dani | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim Komite Peralihan Aceh (KPA) menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Jalil di Gedung Nusantara III, Kamis (24/3/2022).
Jubir KPA, Azhari Cagee mengatakan, pertemuan tersebut membahas tentang pembangunan kebun bagi eks kombatan yang berjumlah tiga ribu orang seperti dalam perjanjian MoU Helsinki.
"Ini adalah yang keempat kali membahas tentang pembangunan kebun bagi eks kombatan yang berjumlah tiga ribu orang seperti dalam MoU," kata Azhari Cagee menghubungi Serambinews.com dari Jakarta.
• Beberkan Sejumlah Alasan, Eks GAM Tripoli tak Akui Lagi Muzakir Manaf sebagai Ketua KPA/PA Pusat
Ketua BRA itu menyebutkan rombongan KPA dipimpin oleh Wakil Ketua KPA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak.
Didampingi Tgk Aiyub Abbas (Bupati Pijay), Jubir KPA, Azhari Cagee, Abu Razak menyerahkan nama-nama eks kombatan kepada Menteri Sofyan Jalil untuk segera disertifikasi lahan dan dibangun kebun bagi eks kombatan sesuai MoU Helsinki.
"Dalam pertemuan tadi telah disepakati oleh Pak Menteri Agraria, bahwa tiga ribu eks kombatan tersebut segera diproses dan disertifikasi lokasinya lahannya di Aceh Timur yang luasnya sekitar 15 ribu hektare," katanya.
Abu Razak dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani yang telah memfasilitasi, sehingga kebun eks kombatan segera tersedia.
"Beliau menambahkan sebenarnya bukan hanya 3 ribu tapi eks kombatan serta tapol napol puluhan ribu. Tapi karena dalam MoU kita serahkan data ini dulu selanjutnya beliau mengharapkan untuk menyusul," katanya.
• Kisah Eks GAM Saat DOM Aceh 18 Tahun Lalu, Hari Pertama Langsung Berpapasan dengan Iringan Reo TNI
Jubir KPA Azhari Cagee dalam kesempatan itu menyampaikan kepada Menteri ATR, Sofyan Jalil dan Wakil Ketua MPR, H Ahmad Muzani, bahwa persoalan kebun untuk eks kombatan sudah 17 tahun berlarut-larut semenjak damai ditandatangani.
Cagee mengharapkan agar pembangunan kebun eks kombatan segera tuntas.
"Jadi bukan hanya penyerahan tanah. Kalau cuma tanah masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri karna tanahnya tanah Aceh juga. Tapi ini harus benar-benar dibangun kebun sesuai dengan MoU Helsinki dan juga harus mendapat perhatian bagi tapol napol dan anak-anak korban konflik," kata Azhari Cagee.
Selama ini, lanjut Cagee, BRA juga kewalahan karena anggaran yang tersedia di BRA untuk program eks kombatan, tapol napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
"Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-ben
ar dituntaskan. Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja, yang penting kami terus bekerja dan terus berusaha agar kewenangan yang Aceh miliki bisa segera terimplementasikan," kata Cagee.
Sementara Bupati Pijay, Aiyub Abbas, menambahkan, bahwa MoU merupakan perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia agar benar-benar dijalankan.
Selain tim KPA, hadir dalam pertemuan itu, Anggota DPR RI asal Aceh, Fadhlullah atau Dek Fat, Kanwil BPN Aceh, Dirjen Pertanahan, Ketua Banleg DPR RI, serta Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.(*)