Perundingan Rusia-Ukraina di Turki Dimulai, Pertempuran di Sekitar Kiev Bakal Mereda

SERAMBINEWS.COM - Perunding Rusia dan Ukraina memulai pembicaraan tatap muka di Istanbul, Turki, pada Selasa (29/3/2022).

Hal itu dilaporkan oleh kantor berita resmi Turki, dengan tuan rumah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak mereka untuk mengakhiri tragedi ini.

Pembicaraan tatap muka di istana Dolmabahce di Istanbul ini bertujuan untuk mencoba mengakhiri perang yang telah menewaskan sekitar 20.000 orang dan memaksa lebih dari 10 juta orang meninggalkan rumah mereka.

“Kedua pihak memiliki kekhawatiran yang sah. Sangat mungkin untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh komunitas internasional,” kata Erdogan, dikutip dari AFP.

“Terserah kedua pihak (bagaimana caranya) untuk bisa mengakhiri tragedi ini," tegasnya.

Yang jelas kata Erdogan, perpanjangan konflik bukanlah kepentingan siapa pun.

“Seluruh dunia sedang menunggu kabar baik dari Anda,” lanjut Erdogan.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga dijadwalkan bertemu dengan delegasi Ukraina dan Rusia pada Selasa ini.

Turki sebelumnya menjadi tuan rumah pertemuan pertama antara menteri luar negeri Ukraina dan Rusia pada 10 Maret, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari.

Pembicaraan di kota selatan Antalya itu gagal menghasilkan gencatan senjata atau membuat kemajuan nyata lainnya.

 
Pada Senin (27/3/2022) malam, Erdogan mengatakan bahwa negaranya adalah satu-satunya yang telah melakukan upaya tulus untuk menemukan solusi krisis melalui dialog, negosiasi, dan kesepakatan, sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada 2014.

Turki, yang berbagi pantai Laut Hitam dengan Rusia dan Ukraina, berusaha menjaga hubungan baik dengan keduanya dan telah menawarkan untuk menengahi sejak dimulainya perang.

Ankara adalah sekutu tradisional Kyiv dan telah memasok negara itu dengan drone Bayraktar, yang telah dikerahkan Ukraina dalam konflik tersebut.

Tetapi, Turki juga berusaha untuk tetap berhubungan baik dengan Rusia, di mana negara itu sangat bergantung pada impor gas dan pendapatan pariwisata.

Turki juga bekerja sama dengan Perancis dan Yunani dalam "operasi kemanusiaan" untuk mengevakuasi orang-orang dari kota pelabuhan Mariupol yang hancur di Ukraina, yang telah dihantam oleh pasukan Rusia.

Baca juga: Rusia Akan Terus Menghilangkan Nazi, Melenyapkan Sentimen Nasionalis Ukraina

Baca juga: Presiden Turki Desak Rusia dan Ukraina Sepakati Gencatan Senjata, Harus Segera Akhiri Tragedi

Pertempuran di Sekitar Kiev Bakal Mereda

Rusia "secara drastis" mengurangi aktivitas militernya di dekat Kiev dan Chernigov ketika pembicaraan Rusia- Ukraina memasuki tahap praktis.

Keputusan strategis ini diumumkan Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin di Moskow, Selasa (29/3/2022).

Fomin sebelumnya menerima briefing perkembangan terbaru dari delegasi Rusia yang dikirim bernegosiasi di Istanbul, Turki.

“Keputusan telah dibuat untuk secara drastis, dalam beberapa kali, mengurangi aktivitas militer ke arah Kiev dan Chernigov,” kata Fomin dikutip Russia Today.

“Kami berharap keputusan penting yang relevan akan diambil di Kiev dan kondisi untuk pekerjaan normal lebih lanjut akan tercipta,” lanjutnya.

Fomin meminta Ukraina untuk sepenuhnya mematuhi Konvensi Jenewa, termasuk yang berkaitan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang Rusia.

Dia menjelaskan keputusan ini diambil karena fakta negosiasi persiapan kesepakatan netralitas dan status non-nuklir Ukraina, serta tentang penyediaan jaminan keamanan ke Ukraina memasuki fase praktis.

Pengurangan aktivitas pasukan Rusia dekat Kiev dimaksudkan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk negosiasi lebih lanjut.

Rincian lebih lanjut akan diumumkan Staf Umum Rusia sekembalinya delegasi Rusia dari Istanbul, tempat negosiasi berlangsung.

  
Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Keputusan  itu puncak dari kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina mematuhi perjanjian Minsk.

Rusia mengakui kedaulatan Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Secara substansial, negosiator Rusia di Istanbul mengungkapkan mereka telah secara jelas mendengar posisi akhir Ukraina.

Penjelasan disampaikan kepala perunding Rusia Vladimir Medinsky. Dia menambahkan negosiasi bersifat konstruktif.

“Kami telah menerima proposal tertulis dari Ukraina yang mengkonfirmasi kesiapan mereka untuk status netral, non-blok dan non-nuklir,” kata Medinsky.

Ukraina juga berkomitmen tidak memproduksi dan menyebarkan semua jenis senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia dan bakteriologis, dan larangan penggunaan senjata pemusnah massal.

“Begitu juga kehadiran pangkalan militer asing dan pasukan asing di wilayah negara itu," lanjut Medinsky.

Kepala perunding Rusia itu membeberkan poin demi poin proposal yang dibahas bersama delegasi Ukraina.

Di antaranya Ukraina akan menolak gagasan mengembalikan Krimea dan Donbass menggunakan cara militer

Ukraina selanjutnya akan menyajikan daftar negara penjamin yang akan menjamin keamanannya sesudah konflik.

Proposal Ukraina tentang jaminan internasional untuk keamanannya tidak termasuk wilayah Donbass dan Krimea.

Kiev tidak akan mengizinkan pasukan asing atau pangkalan militer asing dikerahkan di wilayahnya tanpa persetujuan eksplisit dari semua negara penjamin.

Hal yang sama berlaku untuk mengadakan latihan militer. Delegasi Ukraina mengusulkan untuk menjadikan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta Jerman, Kanada, Polandia, Israel, dan Turki sebagai negara-negara penjamin yang akan menjamin keamanan Ukraina.

Medinsky menjelaskan posisi Kiev akan ditinjau Moskow dan disampaikan kepada Presiden Vladimir Putin.

Setelah itu, Kremlin akan memberikan tanggapannya tentang apakah mereka setuju untuk memasukkan proposisi Kiev dalam kesepakatan akhir antara Rusia dan Ukraina.

Medinsky mengatakan delegasi Rusia akan segera meninggalkan Istanbul dan negosiasi lebih lanjut antara Ukraina dan Rusia akan dilanjutkan melalui konferensi video.

Kepala perunding Rusia juga mengumumkan rencana Moskow mengambil langkah-langkah de-eskalasi militer dan politik.

De-eskalasi militer akan mengambil bentuk "pengurangan signifikan" kegiatan militer di arah Kiev dan Chernigov.

Langkah de-eskalasi politik menunjukkan kemungkinan pertemuan pribadi antara Presiden Rusia dan Ukraina pada tahap persetujuan awal dari versi final perjanjian.

Medinsky, pada gilirannya, mengatakan Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky dapat membahas rincian politik dari perjanjian ketika mereka bertemu inisialisasi perjanjian pengakhiran konflik. ( Tribunnews.com/ Kompas.com )

Baca juga: Kunjungi Sekolah di Pelosok, Dyah Berharap Siswa Terpencil Lanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi

Baca juga: Perundingan Damai di Istanbul Berlangsung Dingin, Tanpa Jabat Tangan

Baca juga: Debu Batu Bara Merambah Hingga ke Ranjang, Puluhan Warga Peunaga Cut Ujong Lancarkan Unjuk Rasa