Demokrat Sindir Jokowi Soal BLT, Anggota DPR Fraksi PDIP Bela Presiden

JAKARTA - Partai Demokrat menyindir Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Kebijakan itu kontras dengan sikap Presiden Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik BLT era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau (Jokowi) tak mengerti apa yang dikomentarinya.

Apalagi saat itu menjabat Gubernur DKI sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu, DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa (5/4/2022).

Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta memang tidak setuju terhadap program bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi penaikan harga BBM subsidi pada Juni 2013 lalu.

Jokowi menyebut BLT atau BLSM lebih baik disalurkan kepada pengusaha dan rumah tangga produktif.

Sikap tidak setuju Jokowi kala itu, kini viral di media sosial.

Sejumlah netizen membandingkan sikap Jokowi dulu dengan saat ini yang memilih menyalurkan BLT.

Kamhar menduga kritik Jokowi terhadap program BLT saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, bertujuan membangun citra bisa lebih baik daripada pemerintahan SBY.

Baca juga: Sindir Jokowi Soal Penanganan Banjir Sintang, Fadli Zon Dapat Teguran dari Prabowo Subianto

Baca juga: Buruh Sindir Jokowi, Peringatan May Day tak Datang, Tapi Nikahan Atta-Aurel Datang

"Akhirnya waktu yang kemudian membuktikan jika dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY rezim sekarang ini banyak mengalami kemunduran, tak hanya di bidang politik dan hukum, termasuk pula di bidang ekonomi," kata Kamhar.

Meski demikian, Kamhar menghargai program BLT yang diluncurkan pemerintah saat ini.

BLT itu, kata dia, berguna untuk membantu meringankan beban rakyat yang kesulitan saat ini.

"Ini menjadi bukti hadirnya negara dalam bentuk respons yang bertanggung jawab dan punya hati," kata dia.

Presiden Jokowi memutuskan memberikan BLT bagi ibu-ibu rumah tangga, termasuk pedagang gorengan, imbas mahalnya harga minyak goreng.

Bantuan tersebut akan diberikan secara tunai pada April sebesar Rp 300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT minyak goreng juga akan menyasar 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menggodok bantuan subsidi upah kepada 8,8 juta tenaga kerja di Tanah Air.

BLT tersebut akan diberikan kepada tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Anggota DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda membela Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari sindiran Partai Demokrat terkait bantuan langsung tunai (BLT) berupa minyak goreng dan uang Rp 3 juta kepada masyarakat.

Menurut Rifqi, program itu hanya program jangka pendek.

Sebagai informasi, sebelumnya, Partai Demokrat menyindir Jokowi yang dulu tidak setuju dengan program BLT mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun kini juga melakukannya.

"Dalam pandangan kami, BLT yang diberlakukan sekarang terutama BLT minyak goreng itu adalah BLT yang bisa diberlakukan dalam jangka pendek," ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (5/4/2022).

Rifqi menganggap program BLT minyak goreng yang dilakukan Jokowi dilakukan jangka pendek sambil membenahi tata kelola dan niaga.

Tak menutup kemungkinan BLT minyak goreng disetop jika sudah ada perbaikan tata kelola.

Rifqi juga menekankan bahwa PDIP akan terus mengawasi dan mengkritik pemerintah agar memperbaiki kebijakan terkait minyak goreng.(cnnindonesia.com)

Baca juga: BEM Seluruh Indonesia Sindir Jokowi: Pilih Lihat Bebek daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja

Baca juga: Sindir Jokowi, Yunarto Wijaya: Kalau Ujungnya Cuma Bubarin Lembaga, Gak Usah Marah-marah Dulu Pak