Protes Kenaikan Harga BBM dan Elpiji, Massa Kepung Gedung DPRK Aceh Barat

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Masa dari berbagai organisasi mahasiswa dalam jumlah besar yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Untuk Rakyat (Gempur), Senin (11/4/2022) melancarkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh.

Aksi unjuk rasa 11 April 2022 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia dilakukan sebagai bentuk menentang sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat, salah satunya menolak penundaan pemilu serentak 2024, dan menyangkut kenaikan harga BBM dan Elpiji yang semakin memberatkan masyarakat.

Masa yang memadati simpang pelor Meulaboh menyebabkan sebagian akses arus lalu lintas di jalan depan DPRK ditutup total hingga aksi demo tersebut berakhir dan membubarkan diri secara satu persatu.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB berakhir hingga menjelang pelaksanaan Shalat Dhuhur pada hari itu. Kegiatan tersebut dikawal ketat pihak kepolisian, dimana dalam suasana aksi meminta pihak Anggota DPRK hadir ke lokasi tersebut.

Sementara orasi terus berlangsung secara bergantian dari kalangan mahasiswa, dengan membacakan tuntutan dan perkembangan kebijakan pemerintah yang terjadi saat ini.

Ketua dan Wakil Ketua DPRK beserta beberapa Anggota DPRK Aceh Barat memenuhi permintaan para mahasiswa dengan menandatangani petisi yang sudah disiapkan oleh para pengunjuk rasa.

Aksi tersebut berlangsung aman dan tertib tanpa terjadi kegaduhan atau anarkis, dengan adanya pihak DPRK yang segera menyahuti permintaan para mahasiswa yang melancarkan aksi pada hari itu.

Koordinator Gempur, Mullah Oges kepada wartawan, Senin (11/4/2022) mengatakan, bahwa kegiatan yang kita lakukan tersebut sebagai bentuk protes terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menyebabkan masyarakat kesulitan, terutama kenaikan bahan pokok, BBM dan LPG.

Kenaikan tersebut menyebabkan masyarakat semakin terjepit hidupnya, sehingga pihak mahasiswa menyangkut dengan menaikan harga bahan pokok dan BBM dan sejumlah persoalan penting lainnya segera dapat diatasi sehingga masyarakat kurang mampu tidak bertambah sengsara nantinya.

Teken Petisi

Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi bersama wakil Ketua Ramli SE dan H Kamaruddin SE, sedangkan dari kalangan mahasiswa juga menandatangani bersama petisi tersebut salah satunya koordinator lapangan (Korlap), Mullah Oges.

Sementara tujuh isi tuntutan tersebut masing-masing meminta DPRK Aceh Barat untuk menyurati DPRA dan DPR RI terkaít penolakan penundaan

pemilu serentak 2024. Berikut meminta DPRK setempat menyurati DPRA dan DPR RI terkait penolakan kenaikan BBM dan gas LPG.

Selain itu juga meminta pihak DPRK menyurati DPRA dan DPR RI terkait kenaikan pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Poin selanjutnya meminta DPRK menyurati dan mendesak DPRA segera mengesahkan qanun Pertanahan.