Putin Anggap Sanksi Barat Tak Berguna, Susul Barat Jepang Sanksi Dua Putri Putin

JAKARTA - Presiden Rusia, Vladimir Putin, menilai sanksi Barat ke Rusia tak berguna dan akan gagal, Selasa (12/4/2022).

Ia mencontohkan kasus Uni Soviet yang berhasil melangsungkan program luar angkasa meski berada di kondisi sulit.

"Sanksi (diberikan) secara total, isolasi dilakukan sepenuhnya, tetapi Uni Soviet masih menjadi yang pertama di luar angkasa," kata Putin, dikutip dari Reuters.

"Kami tidak berencana untuk diisolasi.

Tidak mungkin untuk mengisolasi siapapun di dunia modern, khususnya di negara yang sangat luas seperti Rusia," paparnya menambahkan.

Sebagaimana diberitakan Reuters, meski diterpa sanksi kala perang dingin, Rusia berhasil mengirim Yuri Gagarin ke luar angkasa.

Gagarin tercatat di buku sejarah sebagai manusia pertama yang pergi ke luar angkasa.

Selain itu, Rusia berhasil meluncurkan satelit artifisial Sputnik 1 pada 1957.

Baca juga: Hadiri Pemakaman Politisi Senior Rusia, Presiden Vladimir Putin Pamer Tas Tombol Nuklir

Baca juga: Kremlin Bingung, Amerika Serikat Tunjukkan Tindakan Gila, Jatuhkan Sanksi ke Putri Vladimir Putin

Peluncuran ini membuat Amerika Serikat membentuk NASA untuk mengejar ketertinggalan dari Moskow.

Mirip dengan kondisi tersebut, Rusia tengah diterpa sanksi dari berbagai negara Barat karena menginvasi Ukraina, salah satunya penutupan jalur penerbangan.

Walaupun diterpa berbagai sanksi, invasi Rusia di Ukraina masih berlangsung.

Putin bahkan mengklaim Moskow bakal memenuhi seluruh kepentingan mereka di negara itu.

"Tujuan itu sangat jelas dan mulia.

Jelas bahwa kami kami tidak memiliki pilihan.

(Invasi) adalah tindakan yang tepat," kata Putin lagi.

Menurut Putin, operasi militer di Ukraina dilakukan karena AS menggunakan Kyiv untuk mengancam Rusia.

Selain itu, Moskow harus membela warga yang berbicara bahasa Rusia dari 'persekusi' Ukraina.

Sementara itu, Presiden Belarus, Alexander Lukashenko juga turut membela Putin.

"Mengapa kita sangat khawatir dengan sanksi ini?" ujar Lukashenko.

Lukashenko merupakan salah satu sekutu Putin.

Ia berkali-kali menegaskan Belarus harus terlibat dalam negosiasi antara Rusia-Ukraina.

Lukashenko juga menyatakan Belarus secara tidak adil dicap sebagai kaki tangan agresor.

Jepang menjatuhkan sanksi terhadap dua putri Presiden Rusia, Vladimir Putin, yaitu Mariya Vorontsova dan Katerina Tikhonova.

Sebagaimana dilansir CNN, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan bahwa dengan sanksi ini, mereka bakal membekukan aset Vorontsova dan Tikhonova yang ada di negaranya.

Selain Vorontsova dan Tikhonova, 396 warga Rusia lainnya juga menjadi target sanksi terbaru Jepang, termasuk keluarga Menlu Rusia, Sergey Lavrov.

Anggota keluarga Lavrov yang menjadi sasaran sanksi Jepang itu termasuk istrinya, Mariya Lavrova, dan anak perempuannya, Yekaterina Vinokurova.

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, sanksi itu juga menyasar anggota keluarga Menlu Rusia, Sergey Lavrov.

Mereka di antaranya istri Lavrov, Mariya Lavrova, dan anak perempuannya Yekaterina Vinokurova.

Sebelumnya, Jepang sudah menjatuhkan sederet sanksi atas Rusia.

Sanksi itu mencakup larangan impor vodka dan batu bara dari Rusia, pengurangan investasi di Rusia, dan membekukan aset yang dikelola bank-banknya.

Langkah terbaru ini sendiri dijatuhkan setelah sejumlah pihak Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga menjatuhkan sanksi terhadap dua anak Putin tersebut.

Uni Eropa memasukkan dua putri Putin itu ke dalam daftar hitam mereka.

Sanksi ini mulai berlaku pada Jumat (8/4/2022).

Vorontsova masuk dalam daftar hitam karena dia merupakan salah satu pemilik perusahaan yang terlibat dalam proyek investasi swasta terbesar Rusia dalam perawatan kesehatan, Nomenko.

Kedua anak Putin itu menghadapi ancaman penyitaan aset dan larangan bepergian ke 27 negara Uni Eropa.

Selain UE, Amerika Serikat dan Inggris juga mengambil langkah serupa. (cnnindonesia.com)

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Dua Putri Vladimir Putin, Diduga Sembunyikan Kekayaan sang Penguasa Rusia

Baca juga: Presiden Joe Biden Serukan Pengadilan Kejahatan Perang terhadap Vladimir Putin