5 Kritik Amien Rais untuk Jokowi: Sebut Rezim Ugal-ugalan hingga Minta Tak Tambah Utang

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais kembali menyoroti kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Editor: Faisal Zamzami
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais bersama sejumlah tokoh mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (29/10/2018). Amien Rais mendatangi KPK untuk meminta KPK tak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Amien menilai, Luhut kini bukan lagi aset bangsa tetapi lebih kepada beban nasional.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," ujar Amien.

Baca juga: Amien Rais Berharap Mahasiswa Rutin Gelar Demo Akhir Pekan hingga Minta Luhut Mundur dari Jabatannya

Baca juga: VIDEO Amien Rais Harap Mahasiwa Terus Gelar Demo Khususnya Akhir Pekan

3. Minta Jokowi tegas hentikan penundaan pemilu

Amien pun mendesak Jokowi agar membuat pernyataan yang tegas bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, ia juga meminta agar Jokowi menginstruksikan pihak-pihak yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden untuk berhenti.

"Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, dan trengginas, bahwa Anda secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 seperti perintah konstitusi," ucap Amien.

4. Minta Jokowi tak tambah utang

Amien juga meminta Jokowi untuk berhenti menambah utang negara.

"Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan tambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ucap Amien.

Berdasarkan data APBN, utang pemerintah Indonesia sudah menembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022.

Per 28 Februari, utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 triliun.

Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang tersebut masih terjaga dalam batas aman, wajar, dan terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.

"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," ucap Sri Mulyani dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dikutip Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

5. Minta hentikan proyek IKN

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved