Rehab Bendung Krueng Pase Lamban, Kadis PUPR Aceh Utara : Akan Terus Mengawasi

BANDA ACEH - Rehabilitasi Bendung Krueng Pase sangat lamban dikerjakan oleh pelaksana proyek.

Akibatnya, ribuan petani di sembilan kecamatan di Aceh Utara dan Lhokseumawe belum bisa menggarap lahan sawahnya.

Karenanya, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud (HRD) meminta kontraktor pemenang tender rehabilitasi bendung itu agar memacu pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh petani tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ruslan saat meninjau lokasi proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia dan Nibong, Aceh Utara, pada Senin (9/5/2022).

Dalam kunjungan tersebut, HRD turut didampingi oleh Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Aceh Utara, Jaffar, serta para camat, keuchik, dan tokoh masyarakat dari sembilan kecamatan yang beririsan lngsung dengan Bendung Krueng Pase.

Hadir pula Ketua DPC PKB Aceh Utara, Tgk Samsul Bahri Ishak bersama kader dan simpatisan partai tersebut.

Menurut Ruslan, awalnya ia mendapat laporan dari petani dan tokoh masyarakat di Aceh Utara bahwa rehabilitasi Bendung Krueng Pase sangat lamban dikerjakan oleh pelaksana proyek.

Sehingga, ribuan petani di sembilan kecamatan di Aceh Utara, belum bisa menggarap lahan sawahnya.

"Benar apa kata masyarakat dan petani, pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase memang lamban.

Baca juga: Krueng Keureuto & Krueng Pirak Aceh Utara Meluap, Ratusan Rumah di Matangkuli Terendam Banjir 2 Hari

Baca juga: Ada Objek Wisata Baru di Krueng Simpo Juli Bireuen, Ini Lokasinya

Ini harus segera dipacu, agar petani dapat membajak sawah sesegera mungkin," ungkap Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dari Dapil Aceh 2, ini kepada Serambi, tadi malam.

Untuk itu, HRD meminta Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I selaku mitra kerja Komisi V DPR RI agar mengarahkan Kasatker dan PPK terkait untuk benar-benar mengawal kontraktor untuk segera mengejar target capaian kinerja sesuai dengan apa yang sudah tertera dan disepakati di kontrak.

“Sekarang terbukti terlambat, banyak sekali protes dari masyarakat.

Segera evaluasi dan bila perlu berikan sanksi tegas kepala pelaksana proyek sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Bupati Bireuen Periode 2012-2017, itu.

HRD juga meminta rekanan proyek itu untuk segera membangun kembali jembatan darurat di lokasi Bendung DI Krueng Pase yang sudah roboh.

Menurut Ruslan, hasil kunjungan kerjanya hari ini (kemarin-red) pada saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR bahwa ada masalah yang harus diperbaiki terkait dengan sistem pelelangan di bawah Kementerian PUPR.