Berita Banda Aceh

Isi Kuliah Umum di USK, Sekjen DPR RI Nyatakan Aceh Punya Sejumlah Persoalan yang Mengkhawatirkan

Menurut Indra Iskandar, Aceh punya sejarah yang menakjubkan di masa lalu dengan segala capaian yang pernah diraih.

Penulis: Yarmen Dinamika | Editor: Mursal Ismail
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Sekjen DPR RI Dr Ir Indra Iskandar MSi M Ikom menyampaikan kuliah umum di hadapan para akademisi di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Rabu (11/5/2022) pukul 14.00 WIB. 

Menurut Indra Iskandar, Aceh punya sejarah yang menakjubkan di masa lalu dengan segala capaian yang pernah diraih.

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Dr Indra Iskandar MSi membahas kondisi perekonomian, kemiskinan, dan masa depan Aceh saat mengisi kuliah umum di Auditorium FMIPA Universitas Syiah Kuala (USK), Darussalam, Banda Aceh, Kamis (12/5/2022) siang.

Menurut Indra Iskandar, Aceh punya sejarah yang menakjubkan di masa lalu dengan segala capaian yang pernah diraih.

Namun, Aceh saat ini punya sejumlah persoalan yang mengkhawatirkan.

Kondisi dan permasalahan Aceh dewasa ini, lanjut Indra Iskandar, jawabannya bisa ditemukan pada buku Perekonomian Aceh Tahun 2022 yang diterbitkan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh.

“Pada triwulan IV, perekonomian Aceh tumbuh 7,39 persen, membaik 3,01 persen dari triwulan sebelumnya.

Harus diakui ketidakpastian ekonomi karena pandemi Covid-19 masih menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Indra Iskandar.

Baca juga: Sekjen DPR Indra Iskandar Jelaskan Kronologi Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR

Ia menilai, hal itu juga menjadi salah satu penghambat perbaikan angka kemiskinan di Aceh.

Berdasarkan laporan BI, ulas Indra, masyarakat Aceh juga masih diselimuti sikap pesimis akan adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, karena masih minimnya ketersedian lapangan pekerjaan.

Selain itu, faktor struktural kebijakan yang masih belum menyasar akar kemiskinan, menjadi salah satu penyebab terhambatnya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatra, sebutnya, Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi; September 2021 mencapai 15,53 persen.

“Tingkat kemiskinan di Sumatra ini harus menjadi catatan kita semua bahwa Aceh masih mempunyai masalah yang besar.

Selain kemiskinan, Aceh juga mempunyai masalah di bidang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Baca juga: Buruan Kuota Terbatas! Dinas Pendidikan Aceh Singkil Umumkan Pendaftaran Kuliah Beasiswa KIP

Sekjen DPR RI berdarah Aceh ini mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Aceh per Agustus 2021 tercatat 6,30 persen.

Harus diakui bahwa tenaga kerja di provinsi ini didominasi oleh tenaga kerja tingkat pendidikan terakhir SMA yang angkanya mencapai 31,55 persen.

“Kabar baiknya, tenaga kerja lulusan universitas menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari 12,95 persen menjadi 14,21 persen,” ungkapnya.

Menurut Indra, hal tersebut bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi.

Di luar itu, lanjutnya, kondisi Aceh dewasa ini patut menjadi refleksi bersama, untuk bertanya pada diri masing-masing, apa yang bisa dilakukan atau ditawarkan bersama demi terwujudnya kesejahteraan bagi warga Aceh, tanpa terkecuali.

Baca juga: Merambah ke Parpol, Ini Kisah Shella Saukia Crazy Rich Aceh Pernah Tinggal di Rumah Bantuan Tsunami

"Ini merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan," imbuh Sekjen DPR RI ini.

“Tantangan kehidupan masa kini jauh lebih besar daripada masyarakat Aceh di masa lalu. Kini kita harus menggunakan narasi Aceh masa lalu dengan potensi SDA dan SDM yang dimiliki Aceh masa kini,” cetusnya.

Indra juga mengingatkan tentang konsep quatro helix, menambahkan unsur keterlibatan masyarakat sipil kepada tiga unsur dasar: intelektual, pemerintah, dan industri.

Konsep ini, lanjutnya, cendikiawan sebagai produsen pengetahun, pemerintah meciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, sedangkan industri menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Sedangkan masyarakat sipil berperan sebagai pengimbang dari ketiga elemen tersebut. Tujuannya, untuk memastikan peran dan fungsi setiap elemen yang sesuai harapan masyarakat," urainya.

Sementara itu, Rektor USK, Prof Dr Ir Marwan mengatakan, karena mutu pendidikan di Aceh saat ini masih rendah maka Aceh harus berbenah dengan cepat agar kondisi ini tidak berdampak kepada daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, menurut Prof Marwan, sudah saatnya Aceh mempersiapkan putra-putri terbaiknya agar dapat berkolaborasi dan mampu berkompetisi dengan SDM dari daerah lain.

“Ketertinggalan Aceh ini jangan hanya sebatas laporan statistik semata, tetapi harus diikuti dengan upaya pembenahan di berbagai sektor. Jadi, perlu adanya rencana strategis yang baru untuk mempercepat peningkatan SDM masyarakat Aceh supaya terlepas dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan," demikian Rektor USK. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved