Anggota Dewan Minta Proses Boat Nelayan Ditangkap karena Tak Miliki SPB Disetop

BANDA ACEH - Kasus Kapal Motor (KM) Sepakat 01 milik nelayan Tanoh Anoe, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, yang ditangkap tim patroli laut KRI Karotang di bawah Danguskamla Koarmada I pada akhir Ramadhan 1443 Hijriah lalu karena belum memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRK Aceh Utara, Nazir Abubakar AR, meminta proses hukum terhadap boat nelayan tersebut dihentikan.

“Secara pribadi saya menyayangkan kasus ini berlanjut ke ranah hukum.

Harusnya, nelayan bisa dibina dulu, apalagi proses sosialisasi tentang kewajiban boat nelayan harus dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayan (SPB) untuk nelayan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, baru dua minggu dilakukan.

Karena itu, ada baiknya proses hukum kasus ini tak dilanjutkan lagi,” pinta Nazir Abubakar kepada Serambi, Sabtu (14/5/2022).

Salah satu alasan dirinya meminta proses hukum kasus itu disetop, menurut Nazir, agar para nelayan tetap bisa melaut sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Selain itu, ia menilai kesalahan yang dilakukan oleh KM Sepakat 01 berupa belum dilengkapi SPB, bukanlah pelanggaran yang fatal.

Sebab, lanjut Nazir, semua kelengkapan administrasi lain dimiliki oleh boat milik Jamaluddin, tersebut.

“Karena itu, kami berharap pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kembali proses hukum terhadap boat tersebut.

Baca juga: Nelayan Krueng Mane Minta Boat Ditangkap Tim Patroli Laut Dilepas

Baca juga: Bangkai Boat Terbakar di Lampulo

Apalagi, masayarakat kita baru saja terpuruk akibat musibah besar pandemi Covid-19,” harap Nazir yang sudah mengikuti dan melakukan advokasi sejak boat tersebut ditangkap saat sedang melaut menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah lalu.

Politikus Partai Demokrat itu juga menyesalkan tindakan tim patroli laut yang tak membolehkan Anak Buah Kapal (ABK) yang melaut dengan boat tersebut tidak diizinkan turun dari kapal setelah penangkapan.

“Pada pukul 2 tengah malam waktu itu saya bertemu langsung dengan para nelayan tersebut,” kata Nazir.

Hal seperti ini, tambah Nazir, harusnya tidak terjadi mengingat para nelayan di Muara Batu selalu berupaya untuk taat aturan.

“Sekali lagi kami berharap pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat--termasuk nelayan dan petani--yang sudah cukup terpuruk akibat Covid-19.

Jangan malah sebaiknya mempersulit masyarakat dengan aturan-aturan yang tak terlalu krusial.