Harga Pertalite Tak Naik Sudah Tepat

JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai, keputusan pemerintah menahan harga Pertalite tidak naik sudah tepat.

Menurut Fahmy, daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 saat ini belum benar-benar pulih.

"Kenaikan harga Pertalite bisa menyulut inflasi, menurunkan daya beli, serta menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," katanya dihubungi, Senin (23/5/2022).

Penyesuaian harga Pertalite bisa berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan, proporsi konsumsi BBM pertalite yang mencapai 86 persen akan berdampak pada banyak hal.

"Jumlah rakyat miskin kemungkinan semakin bertambah," kata dia.

Fahmy menambahkan bahwa erdapat perbedaan terkait penetapan harga BBM di luar negeri dan di Indonesia.

Harga BBM di luar negeri ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana harga minyak dunia merupakan variabel yang sangat berpengaruh pada harga BBM.

Pada saat harga minyak dunia mencapai di atas 100 dolar AS per barrel, maka harga BBM di luar negeri menjadi amat mahal.

"Kalau di Indonesia, harga BBM ditetapkan oleh Pemerintah agar harga tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen," ujarnya.

Baca juga: Pertalite dan Premium Dilaporkan Langka di Gayo Lues

Baca juga: Jokowi Pertahankan Harga Pertalite Rp 7.650, Sebut BBM di Indonesia Termurah Sedunia

Pada saat harga ditetapkan di bawah harga keekonomian, selisih harga itu dibayar oleh pemerintah melalui subsidi dan kompensasi dari APBN.

"Penahanan harga Pertalite sangat membebani APBN yang mencapai Rp 502 triliun untuk pengeluaran kompensasi dan subsidi Pertalite, LPG 3 kilogram, dan listrik di bawah 3.000 VA," ungkap Fahmy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan menaikkan harga Pertalite.

Menurutnya, pemerintah akan berusaha menahan agar harga Pertalite tetap di harga Rp7.650 per liter.

Jokowi mengatakan, harga Pertalite akan terus dipertahankan berbeda dengan Pertamax.