Breaking News:

Honorer

Wakil Ketua DPRA Ajak Pemerintah Aceh Advokasi Pertahankan Honorer

Selanjutnya, tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini sangat besar, kisarannya sebanyak 20 ribu tenaga honorer.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Wakil Ketua DPRA Hendra Budian mengajak Pemerintah Aceh supaya melakukan advokasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan RB. 

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA Hendra Budian mengajak Pemerintah Aceh supaya melakukan advokasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan RB.

Advokasi itu untuk mempertahankan tenaga honorer di Aceh.

Terkait Surat Status Kepegawaian yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo, Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia.

Hendra mengatakan dirinya akan mengajak Pemerintah Aceh untuk bersama-sama melakukan advokasi guna mempertahankan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya, tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini sangat besar, kisarannya sebanyak 20 ribu tenaga honorer.

Tenaga Honorer Dihapus, Tjahjo Kumolo: Statusnya Dapat Berubah Jadi PPPK Jika Penuhi Syarat

"Jika kita tidak melakukan advokasi terkait putusan Menpan RB tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya ekonomi masyarakat di daerah. Ketakutannya akan menimbulkan gejolak pada masyarakat di setiap daerah," ujarnya.

Terakhir, kata Hendra, sampai saat ini, setiap daerah masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga honorer dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada publik.

"Kehadiran tenaga honorer sangat membantu tugas-tugas yang diemban oleh PNS," tutup Hendra.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved