Golkar Bantah Jokowi Arahkan Bentuk KIB, Jokowi: Terserah, Asal Lanjutkan Program

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Zainudin Amali membantah ada arahan dari Presiden Joko Widodo dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

"Enggak. Enggak seperti itu.

Kasihan Pak Presiden Jokowi.

Beliau itu tidak ada instruksi apa pun, tidak ada arahan apa pun," kata Amali kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan KIB dibentuk atas inisiatif partai-partai yang tergabung di dalamnya.

Menurut Amali, tidak ada campur tangan dari siapapun, termasuk dari Presiden.

"Enggak ada campur tangan presiden, saya jamin itu.

Pak presiden tidak ikut campur terhadap kebijakan masing-masing partai," ucap dia.

Amali juga mengatakan hingga saat ini KIB belum menentukan sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Golkar, PPP, dan PAN Aceh Bertemu Satu Meja, Perkuat Koalisi Indonesia Bersatu

Baca juga: Pengamat: Koalisi Indonesia Bersatu Perkuat Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf

Ia mengaku koalisi tak ingin buru-buru soal itu.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menduga Presiden Jokowi berada di balik KIB yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN.

Menurutnya, ada kemungkinan Jokowi menjadi king maker di balik KIB untuk Pilpres 2024.

"KIB itu king maker-nya potensi besarnya adalah pak Jokowi di belakangnya.

Karena kita tahu Golkar, PAN, dan PPP adalah partai-partai yang cukup dekat pada pak Jokowi sekarang ini dibandingkan partai-partai lain," kata Hanta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Hanta juga menyebut Susilo Bambang Yudhoyono berpotensi menjadi king maker.

Tokoh lain yang ia prediksi sebagai king maker yaitu Jusuf Kalla dan Surya Paloh.

Selain itu, Hanta mengingatkan sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia mengatakan PDIP bisa mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, sehingga Mega adalah sosok penting di Pilpres 2024.

Bertalian dengan itu, isu kepentingan Jokowi terhadap KIB di Pilpres 2024 menguat seiring kehadiran relawan Jokowi, Projo di Silatnas KIB, yang digelar pada Sabtu (4/6/2022).

Mereka hadir usai menggelar Rakernas yang dihadiri Jokowi.

Dalam Rakernas Projo, pidato Jokowi disebut-sebut menjadi sinyal dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak mempersoalkan siapa pun yang terpilih sebagai presiden menggantikan dirinya lewat Pilpres 2024.

Asalkan, pemimpin itu bisa melanjutkan program-program yang telah dibuat pemerintah sebelumnya.

Hal itu dia sampaikan ketika menangkap maksud teriakan 'lanjutkan' yang menggema di acara HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di JCC, Jakarta, Jumat (10/6/2022 "Tapi saya nangkap yang dimaksud lanjutkan itu adalah programnya.

Pemimpinnya siapa pun terserah.

Tapi yang dilanjutkan adalah programnya.

Supaya ada kontinuitas supaya ada keberlanjutan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin pelbagai program yang dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya justru tak dilanjutkan oleh pemimpin yang baru.

Ia juga tidak ingin program pemerintah berjalan di tempat imbas tak adanya semangat berkelanjutan.

"Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.

Ini yang bahaya.

Dan selalu kalau seperti itu mulai terus dari TK terus.

Sudah ke SMP, ke SMA, mulai lagi dari TK lagi.

Kapan kita sampai ke lulus universitas," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi turut menyinggung soal tantangan besar yang dihadapi Indonesia ke depan.

Ia meminta agar agenda politik di 2024 tak boleh menambah suasana ketidakpastian dalam bidang ekonomi.

“Semua negara mengalami hal yang sama ketidakpastian.

Jangan sampai juga karena kita nanti ada perhelatan pemilu dan pilkada, ketidakpastian itu tambah lagi," pinta dia.

Sebagai informasi, masa pemerintahan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 2024 mendatang.

Sebab, Jokowi sudah menjabat selama dua periode sebagai presiden sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. (cnnindonesia.com)

Baca juga: Pengamat Apresiasi Koalisi Indonesia Bersatu, Atmosfer Pertarungan Capres 2024 Makin Dinamis

Baca juga: Silaturahim Nasional KIB, Airlangga: Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Dengan Partai Manapun