Breaking News:

Berita Nasional

Masuki Masa Pemulihan Ekonomi, Mendagri Minta Daerah Percepat Realisasi APBD dan Permudah Investasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/2022) 

Laporan Fikar W.Eda | Bogor

SERAMBINEWS COM, BOGOR - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan mempermudah izin investasi atau berusaha.

Langkah tersebut perlu dilakukan, mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lebih terkendalinya kasus pandemi dalam negeri.

“Pemulihan ekonomi yang utama untuk daerah, tolong belanja APBD-nya dibelanjakan,” ujar Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/2022).

Mendagri menjelaskan, belanja APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja pemerintah, kata Mendagri, harus direalisasikan agar memperbanyak peredaran uang di masyarakat.

Pasalnya, peredaran uang tersebut akan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga dapat meningkat.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bangun Kemandirian Fiskal

Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta yang sempat terpuruk akibat pandemi. 

“Konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi,” terang Mendagri.

Namun sayangnya, lanjut Mendagri, berdasarkan data yang dikantonginya hingga saat ini angka realisasi belanja daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai masih rendah.

Karena itu, Mendagri mendorong agar daerah dapat terus berupaya meningkatkan realisasi tersebut.

Kepala daerah, kata Mendagri, perlu membangun komunikasi dengan jajarannya terkait upaya peningkatan realisasi anggaran.

Kepala daerah perlu meninjau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasinya masih rendah untuk mengetahui kendala sekaligus mencari solusi penanganannya.

“Cek mana OPD atau kepala dinas yang letoi-letoi belanjanya, cek masalahnya, kemudian dorong untuk belanjakan anggarannya,” tegas Mendagri.

Baca juga: Peringatan Jokowi: Ancaman Krisis Pangan hingga Inflasi, Mendag Diminta Turunkan Harga Minyak Goreng

Selain itu, Mendagri menekankan pemerintah daerah agar mempermudah izin investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah, kata Mendagri, telah berupaya memotong rantai proses perizinan, salah satunya dengan mengalihkan sejumlah jabatan struktural ke fungsional.

Dirinya membandingkan proses mengurus perizinan berusaha di beberapa negara yang membutuhkan waktu lebih singkat, ketimbang di Indonesia.

Karena itu, dia meminta agar daerah tak mempersulit izin ber investasi. Terlebih, sebuah daerah tidak mungkin akan survive jika hanya mengandalkan APBD.

“Peran swasta sangat penting,” tandas Mendagri.(*)

Baca juga: Harus Tahu, 3 Jenis Makanan Ini Ternyata Bisa Sebabkan Kanker Usus Besar

Baca juga: Aktivis Dayah Dukung Mantan Pangdam IM Ahmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Aceh, Ini Alasannya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved