Kanwil Direktorat Perbendaharaan Aceh Klaim Perekonomian Aceh Mulai Membaik, Ini Indikatornya

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Provinsi Aceh yang ditandai dengan status daerah hijau pandemi Covid-19, dinilai telah menunjukkan meningkatnya perekonomian Aceh.

Diantaranya dapat dilihat dengan semakin membaiknya capaian pendapatan dan belanja sampai Mei 2022.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Ieng yang mewakili Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Aceh kepada Serambinews.com, Jumat (24/6/2022).

Dikatakan, pada triwulan II 2022 ini, kinerja penerimaan negara sudah menunjukkan perkembangan yang positif.

Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya target penerimaan pajak 2022 dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak di Aceh.

Serta mulai menggeliatnya sektor usaha ekonomi masyarakat yang bersifat informal, seperti pertanian dan perkebunan.

Baca juga: Ketua TP-PKK Pusat Bahas Peluang Industri Wisata dan Ekonomi Kreatif, Ini Cakupannya

Bahkan, UMKM yang cukup banyak di daerah dan menopang ekonomi masyarakat dari kelas bawah sampai dengan menengah.

APBN, katanya, sebagai instumen kebijakan untuk menjalankan peran sebagai penekan dampak pandemi Covid-19 dengan akselerasi belanja.

Di Aceh, capaian realisasi belanja, khususnya belanja kementerian lembaga (K/L), baik belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial menunjukkan capaian yang bagus.

Dia berharap, hal itu akan memberikan kontribusi yang positif dalam menggerakkan perekonomian di Aceh dengan banyaknya uang yang “berputar” di Aceh.

Realisasi belanja APBN pada beberapa proyek strategis nasional yang ada di Aceh selain berpengaruh terhadap peningkatan layanan publik, juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Demikian juga pencairan tunjangan hari raya kepada para Aparatur Sipil Negara dan pensiunan juga telah memberikan dampak besar yang sangat positif bagi perekonomian di Aceh.

Khususnya dalam rangka menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca juga: TM Nurlif Nilai MTQ Sebagai Ajang Promosi Wisata dan Bangkitnya Ekonomi Bener Meriah

Ieng yang mewakili Kanwil DJPb Provinsi Aceh, dalam paparannya menyampaikan, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 31 Mei 2022 di Aceh, masing-masing Rp 2.186,52 miliar dan Rp 4.651,53 miliar.

Realisasi Pendapatan APBN di Aceh sampai dengan Mei 2022 sebesar Rp 2.186,52 miliar meningkat Rp 564,069 miliar atau 34,7 persen dari tahun ke tahun.

Yakni dDari periode Januari sampai Mei 2021 sebesar Rp1.622,454 miliar.

Kontribusi penerimaan periode ini terdiri pendapatan pajak sebesar Rp1.789,67 miliar.

Kemudian, pendapatan bea dan cukai sebesar Rp 2,20 miliar, dan PNBP sebesar Rp 394,65 miliar.

Penerimaan perpajakan hingga Mei 2022 mencapai Rp1.778,80 miliar, tumbuh signifikan Rp 520,87 miliar atau 41 persen dari tahun ke tahun.

Penerimaan sektor Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor utama dengan tumbuh sebesar Rp 534,35 miliar atau naik 73 persen.

Baca juga: Untuk Memujudkan Ekonomi Hijau, Airlangga: Mekanisme Pendanaan Penting Untuk Penuhi Financing Gap

Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 394,64 miliar yang tumbuh Rp 69,40 miliar atau 21 naik persen dari periode yang sama di 2021 dengan realisasi Rp 325,24 miliar.

Realisasi tersebut terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp 259,771 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp134,877 miliar.

Secara khusus, terjadi peningkatan kinerja realisasi pendapatan BLU yang ada di Aceh.

Di mana pada periode yang sama tahun 2021 mencapai Rp127,025 miliar, sedangkan tahun 2022 tercapai sebesar Rp 134,877 miliar.

“Pembinaan rutin kepada satker-satker BLU di Aceh selama Triwulan I dan II ini telah menunjukkan hasil positif dari sisi pendapatan," ujarnya.

"Semoga diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat juga,” imbuh Ieng.

Selanjutnya, realisasi belanja APBN di Aceh hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp 4.651,53 miliar.

Terdiri dari belanja pegawai Rp 2.727,37 miliar, belanja barang Rp 1.384,498 miliar dan belanja modal Rp 519,854 miliar.

Baca juga: MTQ Aceh, Momen Bangkitnya Ekonomi Masyarakat di Bener Meriah

Realisasi belanja bansos kembali mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yaitu hingga akhir Mei 2022 menjadi Rp 19,846 miliar.

Realisasi Belanja Pegawai merupakan kontributor tertinggi belanja pemerintah pusat dengan kontribusi 58,63 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat pada Mei 2022.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, secara total realisasi belanja pemerintah pusat terkontraksi hingga Rp 222,677 miliar atau 9,5 persen.

Realisasi belanja modal terkontraksi paling dalam mencapai Rp309,641 miliar atau 37,32 persen dari total belanja modal hingga Mei 2021.

Realisasi belanja modal hingga Mei 2022 terlihat rendah karena realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya tercatat sangat tinggi.

Dikarenakan adanya proyek-proyek yang terpengaruh pandemi yang berdasarkan PMK-217/PMK.05/2020 dapat langsung dilanjutkan pembayarannya di 2021.(*)