Bupati Serahkan LPJ APBK 2021 Rp 1,4 Triliun Lebih ke DPRK, Dewan Segera Turun ke Lapangan

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Pemkab Aceh Barat menyerahkan buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ), Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2021 kepada DPRK, Rabu (29/6/2022).

Penyerahan LPJ oleh Bupati Aceh Barat diwakili Sekda Aceh Barat, Marhaban SE.

Rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan penetapan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat 2021 dilaksanakan di ruang sidang utama DPRK di Meulaboh.

Marbahan SE dalam rapat paripurna tersebut mengatakan dengan selesainya proses audit, baru diajukan ke dewan.

Dia menjelaskan Aceh Barat telah mendapat hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Aceh.

Sehingga, katanya, rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat sudah dapat diajukan ke DPRK.

Baca juga: Pemerintah akan Tentukan Standar Harga Daging Meugang di Aceh Barat, Ini Kisarannya

Dia menjelaskan LPJ memuat laporan keuangan pemerintah daerah 2021 yang meliputi neraca per 31 Desember 2021.

Kemudian, laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.

Dikatakan, juga ada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2021 bersama laporan perubahan saldo anggaran lebih sampai 31 Desember 2021.

Selanjutnya, laporan operasional hingga 31 Desember 2021, berikut laporan perubahan ekuitas hingga 31 Desember 2021.

Serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir yang juga hingga 31 Desember 2021.

Lebih lanjut, Marhaban menyampaikan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1,34 triliun lebih, atau 101,47 persen dari yang ditetapkan sebesar Rp 1,32 triliun lebih.

Baca juga: Didukung TNI dan Polisi, Gampong Drien Mangko Aceh Barat, Panen Perdana Jagung Hibrida

Sedangkan, realisasi belanja daerah 2021 sebesar Rp 1,34 triliun lebih, atau sebesar 94,55 persen dari yang ditetapkan sebesar Rp 1,42 triliun lebih.

Selanjutnya, untuk pembiayaan netto yang mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, realisasi Rp 112,13 miliar atau 112,02 persen dari Rp 100,09 miliar lebih.

Dia mengatakan, uraian dan penjelasan secara rinci akan termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2021.

"Kami berterima kasih sekaligus mengapresiasi semua pihak, khususnya para anggota dewan yang terhormat," ujar Marhaban.

"Atas kerja keras dan kerjasama yang baik, hingga Pemkab Aceh Barat kembali memperoleh penghargaan WTP yang ke-8 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Aceh," jelasnya.

Sedangkan \Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, H Kamarudin SE mengatakan, rapat paripurna keempat ini akan berlangsung sampai dengan 20 Juli 2022.

Baca juga: Anggota DPRA Kumpulkan Seratusan Keuchik di Aceh Barat, Ada Apa Gerangan?

Disebutkan, pembahasan di tingkat badan anggaran dewan, dilanjutkan penyampaian pendapat badan anggaran dalam forum rapat paripurna.

Selanjutnya diberi kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi, serta diakhiri dengan agenda pendapat akhir fraksi.

"Daro 30 Juni sampai 6 Juli 2022, anggota DPRK melalui daerah pemilihan masing-masing akan melakukan peninjauan lapangan," ujarnya.

Hal itu untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021 lalu.

Dia menjelaskan pertanggungjawaban APBK Aceh Barat merupakan evaluasi antara rencana pendapatan dengan realisasi pendapatan dan belanja.

Kemudian, realisasi belanja serta untuk mengetahui besaran SILPA pada tahun tersebut.

Dia berharap kepada seluruh anggota badan anggaran dewan dan tim anggaran Pemkab Aceh Barat serta para Kepala SKPK agar dapat hadir tepat pada waktunya tanpa diwakili.

Baca juga: Pemerintah akan Tentukan Standar Harga Daging Meugang di Aceh Barat, Ini Kisarannya

Namun, harus membawa data akurat yang berkenaan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 pada saat pembahasan nanti.

Sehingga, harapnya, rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2021 dapat ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.(*)