Komite ALCo Regional Rumuskan Isu Strategis Terkait Keuangan

Oleh sebab itu, optimalisasi fungsi sebagai Pengelola Fiskal di Aceh juga perlu senantiasa ditingkatkan.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rapat Komite ALCo Regional yang dilaksanakan pekan lalu ikut merumuskan poin-poin isu strategis yang akan disampaikan sebagai usulan policy response kepada Menteri Keuangan.

Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Ismed Saputra, menyampaikan, bahwa 34 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan garda terdepan dalam pengelolaan APBN di daerah.

Oleh sebab itu, optimalisasi fungsi sebagai Pengelola Fiskal di Aceh juga perlu senantiasa ditingkatkan.

Selain itu, juga terus disinkronkan dengan kebijakan level makro-nya di Pusat.

Hal tersebut disampaikan ketika menjadi keynote speech dalam rapat ALCo (Asset Liabilities Committe Regional) Aceh yang diselenggarakan secara hybrid melalui zoom dan tatap muka di ruang Media Center Kanwil DJPb Provinsi Aceh pekan lalu.

Rapat Komite ALCo Regional ini bertujuan untuk memaparkan data-data yang terdapat dalam laporan ALCo Regional, yang saat ini telah disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan dan Sekretariat ALCo Pusat, dalam hal ini Direktorat Strategi dan Potofolio Pembayaran, Ditjen PUPR.

Rapat Komite ALCo Regional ini bertujuan juga menghasilkan poin-poin isu strategis yang akan disampaikan sebagai usulan policy response kepada Menteri Keuangan.

Kemudian, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 B, Frenky Situmorang, menyampaikan paparan tentang ALCo Regional Juni 2022, untuk capaian realisasi Belanja per 31 Mei 2022.

Berdasarkan data OMSPAN, realisasi APBN Regional sampai 31 Mei 2022 menunjukkan, total pendapatan Rp 2,19 T dan total belanja Rp17,34 T, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp15,15 T.

Melalui proyeksi, realisasi penerimaan atas pajak menghasilkan deviasi pajak Rp72,27 M dengan nilai persentase sebesar 24,43 % .

Deviasi penerimaan bea cukai sebesar -Rp597,18 J dengan nilai prosentase -90,91 % . Lalu penerimaan PNBP sebesar -Rp8,58 M dengan nilai prosentase-15,58 % .

Pada realisasi Pengeluaran, deviasi menunjukkan proyeksi Belanja Pemerintah Pusat sebesar -Rp383,82 M dan nilai proyeksi sebesar -30,30 % . Selanjutnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar -Rp359,43 M dan nilai prosentase sebesar-18,08 % .

Sedangkan peluang investasi di Aceh, perlu diketahui bahwa di Aceh terdapat 2 Proyek Strategis Nasional yaitu jalan tol yaitu Binjai-Langsa sepanjang 110 km dan Sigli-Banda Aceh sepanjang 75 km.

Total nilai investasi masing-masing proyek sebesar Rp18,82 triliun dan Rp12,94 Km. (*)