Breaking News:

Berita Pidie

Anggota Dewan Pidie Sorot Mutasi yang Dilakukan Abusyik

Zulfazli menilai ada kesan mutasi di akhir masa jabatan Abusyik sarat dengan intrik politik, balas jasa Pemilu, sekaligus pengaruh 'Awak Dalam'.

Penulis: Idris Ismail | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail MAP (tengah) menandatangani berita acara pengesahan Qanun Pertanggungjawaban APBK 2021 yang turut disaksikan Wakil Bupati, Fadhullah TM Daud ST (dua kiri) dan Sekda, Idhami SSos MSi (dua kanan) pada Sidang Paripurna, Jumat (15/7/2022) malam 

Laporan Idris Ismail | Pidie 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Menyusul tiga kepala Bagian (Kabag) di tubuh Sekertariat Dewan (Sekwan)  Dibangku Panjangkan (DP),  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dari Komisi I, Zulfazli SE MM menyoroti mutasi pada gelombang terakhir masa berakhirnya jabatan Bupati, Roni Ahmad SE MM atau Abusyik pada Jumat (15/7/2022) petang tidaklah sesuai sama sekali dengan aturan dan kebutuhan organisasi dana pelayanan publik.

“Ada kesan mutasi diakhir masa jabatan Abusyik sarat dengan intrik politik, balas jasa Pemilu sekaligus  pengaruh 'Awak Dalam' hal ini dibuktikan dengan mutasi yang kerap bongkar pasang yang dilakukan sangat sering sehingga menganggu kinerja secara maksimal," sebut Zulfazli SE MM kepada Serambinews.com, Jumat (16/7/2022) malam usai rapat paripurna pengesahan Qanun Pertanggungjawaban APBK 2021 di gedung dewan setempat.

Menurut Politisi PNA itu, sejatinya bagi sosok Bupati yang mengusung Meusingrak itu sejatinya diera akhir masa jabatan sejatinya patut menanggalkan investasi moralitas terhadap masyarakat dengan menghentikan 'Birahi' mutasi ditengah lakap kabupaten yang kerap melakukan mutasi yang tanpa mempertimbangkan jenjang karir, kinerja, serta penempatan sosok pejabat yang tidak sesuai kemampuan. 

Justru, ditemukan ada pejabat yang memiliki kapasitas namun Dibangku Panjangkan (DP) seperti Kabag Keuangan Ainal mardiah SH, Helmi SE selaku kabag Umum dan Zulfikar SH selaku Kabag Hukum dan Risalah di sekretariat dewan tanpa koordinasi sehingga memincangkan sebagai tulang punggung kendali di  DPRK. 'Mutasi semacam ini  wajar saja Pidie menjadi daerah yang luput mendapatkan DID sepanjang lima tahun terkahir," ujarnya.

Sekda Pidie, Idhami SSos MSi yang dimintai tanggapan secara langsung oleh Serambinews.com, Jumat (15/7/2022) malam usai mengikuti rapat paripurna Qanun Pertanggungjawaban APBK 2021 di gedung dewan,  mengatakan, mutasi di akhir jabatan Roni Ahmad SE MM atau Abusyik SE MMdan Fadhullah TM Daud ST terhadap 79 para pejabat eselon II dan III telah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Hal ini didasari terhadap adanya restu atau izin dari pihak Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),"jelasnya.

Mutasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan merupakan hal yang lumrah dalam penyegaran sebuah organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Termasuk didalam tubuh Sekretariat Dewan itu sendiri. 'Maka dalam mutasi ini telah menganut pertimbangan yang matang dan kajian secara seksama,"ungkapnya.(*)

Baca juga: “Halua Leugoeng”, Kuliner Khas Pidie yang Maknyus Namun Luput dari Perhatian Masyarakat

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved