Breaking News:

Konflik Kepengurusan PNA

PNA Kubu Irwandi Tanggapi Putusan PTUN yang Menangkan Tiyong

Menurut Tim Hukum DPP PNA kubu Irwandi, tidak ada Kepengurusan DPP PNA yang lain selain di bawah Kepemimpinan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Taufik Hidayat
FOR SERAMBINEWS.COM
HASPAN YUSUF RITONGA, Tim Kuasa Hukum DPP PNA 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) pimpinan Irwandi Yusuf selaku Tergugat II Intervensi turut memberi tanggapan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yang memenangkan gugatan Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong.

Gugatan itu terkait penolakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kepengurusan DPP PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Bireuen tahun 2019. 

"Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 6/G/2022/PTUN.BNA tersebut masih putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap," kata Tim Hukum DPP PNA kubu Irwandi, Haspan Yusuf Ritonga SH MH kepada Serambinews.com, Jumat (22/7/2022).

Sepanjang putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, lanjutnya, sesuai sistem administrasi pemerintahanan, suatu keputusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah dan harus dijalankan sepanjang belum dibatalkan atau belum ada pembatalannya.

"DPP PNA tidak akan terganggu dengan putusan tingkat pertama tersebut, karena hingga saat ini Kepengurusan DPP PNA yang sah dan terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Kepengurusan DPP PNA di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum dan Miswar Fuady selaku Sekjen," ucapnya.

Hal ini sebagaimana SK pengesahan terakhir Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang berkedudukan di Jalan T Iskandar Nomor 54 Lambhuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh serta termuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor  Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022.

"SK pengesahan kepengurusan DPP PNA Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tersebut masih berlaku dan belum pernah dibatalkan, maka selama SK Kepengurusan DPP PNA tersebut masih ada dan sah berlaku," tambah dia.

Maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,Haspan menegaskan bahwa tidak ada Kepengurusan DPP PNA yang lain selain di bawah Kepemimpinan Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum dan Miswar Fuady selaku Sekjen.(*)

Baca juga: Gugatan Tiyong terkait Perkara PNA Menang di PTUN, Begini Respon Kuasa Hukum Kemenkumham Aceh

Baca juga: Pengurus DPW PNA Pijay Tolak SK Pembekuan yang Diteken Irwandi Yusuf

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved