Breaking News:

Berita Politik

Ketua KPU Sebut Kampus dan Ponpes Bisa Jadi Lokasi Kampanye Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menilai, perguruan tinggi dan pondok pesantren (ponpes) bisa menjadi salah satu lokasi kampanye

Editor: bakri
TRIBUNNEWS/DANANG TRIATMOJO
Hasyim Asy'ari. 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menilai, perguruan tinggi dan pondok pesantren (ponpes) bisa menjadi salah satu lokasi kampanye peserta pemilihan umum (pemilu).

Sebaliknya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan kegiatan itu terancam pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Pertanyaannya adalah, (kampanye) boleh dilakukan di mana saja? Di mana saja sepanjang ada pemilih, itu boleh kampanye pada prinsipnya, termasuk di dalam kampus, di pondok pesantren, tapi ada catatannya," kata Hasyim saat ditemui di kawasan Harmoni, Jakarta, Sabtu (22/7/2022).

Hasyim menjelaskan, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Menurut Hasyim, ketentuan itu dapat diartikan bahwa yang dilarang adalah penggunaan fasilitasnya, bukan kegiatan kampanyenya.

Sementara dalam penjelasan pasal tersebut, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye, atas undangan dari pihak penanggung jawab tempat.

"Jadi kampanye di kampus itu boleh, dengan catatan apa, yang mengundang misalkan rektor, pimpinan lembaga, boleh.

Tapi juga harus memperlakukan yang sama, kalau capres ada dua ya dua-duanya diberikan kesempatan," ujar Hasyim.

Lagipula, menurut Hasyim, dosen dan mahasiswa yang beraktivitas di kampus merupakan bagian dari pemilih yang tentu ingin mengetahui janji para calon presiden maupun anggota DPR, terutama di bidang akademik.

Baca juga: Ketua KPU Cek Kesiapan KIP Banda Aceh Sambut Pemilu 2024

Baca juga: Ketua KPU RI Saksikan Penyerahan Hibah Pemkab Kepada KIP Aceh Selatan

"Apalagi dunia akademik dunia kampus bagian dari masyarakat kritis di Indonesia.

juga harus diajak bicara, juga men-challenge, mengajukan pertanyaan," kata Hasyim.

Menyikapi wacana tersebut, Komisioner Bawaslu, Puadi mengatakan, peserta pemilu yang melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah atau di tempat pendidikan terancam pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu, terdapat larangan melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan," kata Puadi kepada Republika.co.id, Sabtu (23/7/2022).(kompas.com/republika.co.id)

Baca juga: Ilham Saputra, Putra Aceh, Resmi Jabat Ketua KPU RI, Gantikan Arief Budiman, Berikut Profilnya

Baca juga: Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU RI Arief Budiman Diberhentikan

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved