Berita Jakarta
Mendagri Minta Inspektorat Daerah Lakukan Monev Dukung Realisasi Belanja APBD
“Jangan 3 bulan pertama kecil, 3 bulan kedua kecil, 3 bulan (ketiga) kecil, 3 bulan terakhir langsung dia menanjak tajam sekali,” imbau Mendagri.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Saifullah
lihat foto
“Yang didorong oleh pemerintah adalah realisasi belanja pemerintah, realisasi APBD, APBN,” jelas Mendagri.
Selain meningkatkan daya beli masyarakat, realisasi belanja juga dapat menstimulus sektor swasta yang perekonomiannya sempat terpuruk akibat pandemi.
Hal ini termasuk untuk mendukung para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain meningkatkan realisasi belanja, Mendagri juga mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Baca juga: Rakornas Pengelolaan Keuangan Dukung Percepatan Realisasi APBD dan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pemda diminta untuk mengalokasikan 40 persen dari anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada APBD untuk penggunaan produk dalam negeri.
Dia menjelaskan, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia merupakan market yang besar.
Karena itu, produk dalam negeri harus mampu mendominasi pasar, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Produk dalam negeri ini baik yang dihasilkan oleh perusahan besar, menengah, kecil, maupun mikro.
Baca juga: Kemendagri Tiap Pekan Monitor Realisasi APBD di Daerah
“Ini (UMKM) adalah betul-betul sektor riil, dia tidak akan lari kemana-mana, dan itu memberikan lapangan kerja yang riil di masyarakat, dan riil (membuat) uang beredar di masyarakat,” tandasnya.(*)
