Partisipasi Masyarakat Banda Aceh ke Posyandu Masih Rendah Sebabkan Masih Adanya Kasus Stunting

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menurunkan angka stunting.

Namun berbagai kendala masih terjadi di lapangan, seperti masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait di Aula Serba Guna Gampong Kota Baru, Kuta Alam, Selasa (26/7/2022). 

Acara yang dipadu dengan kegiatan reses Ketua DPRK ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq dan turut dihadiri Kadis Kesehatan Kota, Lukman, Kepala DPMG Banda Aceh, M Syaifuddin Ambia, serta Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB, Intan Indriani. 

“Dalam pertemuan ini kita bisa mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari proses edukasi kepada masyarakat, dukungan anggaran, hingga persoalan data dan partisipasi warga,” kata Farid Nyak Umar di hadapan 150-an peserta yang hadir.

Baca juga: Profil Prof Dr Mujiburrahman MAg, Besok Dilantik Jadi Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Farid mengungkapkan, kasus stunting masih ditemukan di Banda Aceh disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu, kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektoral.

Tingkat pengetahuan masyarakat yang berbeda dalam menyikapi persoalan stunting, serta rendahnya kesadaran dalam melakukan deteksi dini khususnya pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

Untuk itu, Farid mendorong agar Pemko Banda Aceh melalui instansi terkait untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pembekalan kepada remaja sejak dini, kemudian bagi calon pengantin, termasuk perlu juga edukasi kepada ibu hamil.

“Harus ada upaya serius dari seluruh stakholder untuk menggugah kesadaran masyarakat agar angka stunting ini dapat ditekan.

Diantaranya dengan melakukan pembekalan kepada para remaja, calon pengantin, termasuk kepada ibu hamil agar stunting dapat dicegah sejak dini,” ujar Farid.

Dia berharap keterlibatan semua pihak dalam menurunkan angka stunting, baik aparatur gampong, dukungan dari dinas terkait, hingga perlunya alokasi dana gampong.

Apalagi saat ini pemko sedang menyiapkan peraturan walikota sebagai turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Pj Wali Kota Minta Pengurus IDI Lhokseumawe jadi Genderang Entaskan Stunting

Dengan adanya regulasi berupa Perwal, diharapkan akan tersedianya alokasi anggaran khusus untuk mendukung penurunan angka stunting ini  maka akan memudahkan.  

“Kemudian juga perlu dukungan dari kader posyandu, bides, aparatur gampong, tokoh masyarakat dan semua pihak dari lintas sektoral harus terlibat aktif dalam penanganan penurunan angka stunting ini,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.

Sementara Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, berkomitmen untuk menurunkan angka stunting ini.

Dia juga meminta kepada dinas terkait untuk terus bekerja, baik itu melakukan kampanye dan berkoordinasi dengan lintas instansi maupun membudayakan hidup bersih dalam lingkungan masyarakat.  

Kemudian kata dia, melakukan koordinasi dengan pemerintahan gampong, serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan  selama ini.  

Di samping itu peran Puskesmas segera ditingkatkan agar program penurunan stunting ini dapat berjalan secara terukur demi tercapai program yang telah direncanakan. 

Baca juga: Ini Rincian Kerugian Korban Calo PNS di Lhokseumawe, Mulai Rp 2 Juta Hingga Rp 743 Juta

“Untuk Kota Banda Aceh saya meminta semua instansi dan unsur terkait dan termasuk para teungku, pemuda, tokoh masyarakat, khususnya di tingkat gampong untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung penurunan angka stunting ini,” kata Bakri Siddiq. 

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman SKM MKes yang mengatakan pihaknya akan terus berupaya menurunkan angka stunting.

Menurut Lukman, penanganan stunting di Banda Aceh selama ini sudah sesuai dengan rencana dan dampak yang dilakukan juga sudah ada, yakni dari sebelumnya 23,4 persen sekarang berada pada angka 17,9 persen (per Juni 2022), artinya memberikan dampak yang sangat signifikan. 

“Tapi  sejauh ini masih ada juga kekurangan, karena kita belum bisa mengejar capaian dimana anak yang dibawa pada saat penimbangan kegiatan Posyandu  masih rendah. Itu yang perlu kita tingkatkan ke depan,” kata Lukman.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Camat Kuta Alam, Arie Januar, Kapus Kuta Alam, Kapus Lampulo, para keuchik se Kuta Alam, Ketua TPG, Ketua PKK Gampong, Tim Pelaksana Gizi dari 9 kecamatan, kader KPM, kader posyandu, para bidan desa serta stakeholder lainnya. (*)

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Mulai Bergerak Naik, Segini Harga Sawit di Aceh Selatan