DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan Se-Aceh Dikukuhkan, Program Peremajaan Sawit Rakyat Disosialisasi

Adapun mereka yang dikukuhkan antara lain Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Aceh, Drs Parno, Korwil Aceh Subangun Berutu. 

Laporan Mursal Ismail | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Umum Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Perjuangan, H Alpian Arahman SE, mengukuhkan pengurus DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan Aceh periode 2022 - 2026.

Seusai pengukuhan ini, dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) 2022.

Tema FGD diikuti para petani sawit di 17 kabupaten/kota se-Aceh ini “Mempercepat Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana/Prasarana (Sarpras) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan”

Kedua acara ini dilaksanakan di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Kamis (28/7/2022).

Adapun mereka yang dikukuhkan antara lain Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Aceh, Drs Parno, Korwil Aceh Subangun Berutu. 

Baca juga: Ini Harga TBS Sawit di Subulussalam, Singkil, Ketua Apkasindo Perjuangan: CPO Naik, Harga Harus Naik

Kemudian para Pengurus DPD Apkasindo Perjuangan 16 kabupaten/kota se-Aceh.

Pengukuhan mereka ditandai dengan pengucapan sumpah, penyerahan pataka secara simbolis kepada para ketua.

Kemudian penandatangan berita acara pengukuhan pengurus itu oleh Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Aceh, dan Ketua Apkasindo 16 daerah di Aceh. 

Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Alpian Arahman, ketika menjawab wartawan seusai pengukuhan ini mengatakan kedua kegiatan ini untuk membumikan petani sawit di Aceh.

Oleh karena itu, seusai pengukuhan pengurus ini langsung dilanjutkan dengan FGD yang diikuti para petani sawit di 17 kabupaten/kota di Aceh. 

Baca juga: 2.000 Hektare Sawit PSR di Aceh Sudah Mulai Berbuah saat Harga TBS Sedang Turun

Menurutnya, FGD itu lebih kepada sosialisasi kepada para petani sawit di Aceh tentang Program PSR Kementerian Pertanian melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sumber dana program ini dari pajak ekspor CPO, sehingga program ini disebut dari petani sawit untuk petani sawit.

Tahun 2022, Aceh mendapat jatah kuota PSR ribuan hektare. 

“Jadi FGD ini lebih kepada sosialisasi kepada para petani bahwa ada dana hibah untuk program PSR ini Rp 30 juta per hektare.

Kemudian bagaimana caranya para petani mendapat program ini dan kita juga ingin tahu langsung apa kendala mereka selama ini,” kata Alpian.

Oleh karena itu, kata Alfian dalam FGD ini pihaknya mengundang pemateri pihak-pihak terkait, baik dari pusat maupun Aceh terkait PSR, sarpras dan pengembangan SDM pekebun sawit.

Baca juga: Dana PSR Aceh Baru Cair Rp 13,2 Miliar, Masih Jauh di Bawah Penerimaan Dana PSR Ekspor CPO Aceh

Sedangkan kepada Pengurus DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan se-Aceh, Alpian, meminta mereka membantu para petani hingga ke pedesaan untuk mendapatkan program ini.

Di sisi lain, Alpian, menyebutkan selama ini ada tiga item dalam ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah tergolong tinggi.

Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan murahnya harga tandan buah segar atau TBS sawit selama ini.

Termasuk di Aceh yang harga rata-rata saat ini tak sampai Rp 1.500 per kilogram.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi pungutan itu yang tergolong tinggi,” kata Alpian.

Meski diakui Alpian, sebagian dari pungutan dalam ekspor CPO itu dikembalikan lagi kepada petani yang salah satunya untuk Program PSR. 

Baca juga: Yakinkan Manfaat PSR, Apkasindo Aceh Boyong Petani Sawit Simeulue ke Tamiang

Sayangkan PSR tak semua terealisasi 

Anggota DPD RI asal Aceh, Abdullah Puteh, ikut menyampaikan sambutan dalam acara ini.

Ia juga mendorong Apkasindo Perjuangan Aceh dan kabupaten/kota di Aceh terus menyosialisasikan Program PSR ini kepada petani sawit.

Dengan demikian berapa pun jatah kuota yang diberikan pusat kepada Aceh bisa terealisasi.

Bukan malah dana untuk program ini harus dikembalikan ke pemerintah pusat karena tak terealisasi, seperti pengalaman tahun sebelumnya

Di sisi lain, Aceh malah masih provinsi termiskin di Indonesia.

Baca juga: Program PSR di Aceh Tamiang Lahirkan Lima Penangkaran Bibit, Serap Ratusan Tenaga Kerja

“Jika sekiranya program ini jalan, tentu bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat, terutama kepada mereka di Aceh yang masih banyak menggantungkan kehidupan dari sawit

 Oleh karena itu, dalam FGD ini diharapkan melahirkan rekomendasi untuk kemudian bisa diperjuangkan ke pusat, sehingga Program PSR ini bisa terealisasi semua,” kata Abdullah Puteh.

Acara ini dibuka Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang diwakili Asisten II Setda Aceh, Mawardi.

Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Aceh, Drs Parno, juga ikut menyampaikan sambutan dalam acara ini seusai dikukuhkan.

Selain para pengurus Apkasindo Perjuangan, para pejabat Forkopimda Aceh atau yang mewakili juga hadir dalam acara ini. (*)