Ramza Harli Minta DPMG Segera Selesaikan Tunggakan Gaji Aparatur Gampong

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Ramza, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh segera menyelesaikan pembayaran gaji keuchik dan aparatur gampong yang sudah tertunggak selama tiga bulan.

Hal itu disampaikan Ramza dalam rapat perdana dengan DPMG sebagai mitra kerja Komisi I di ruang rapat Banggar DPRK Banda Aceh, Jumat (29/7/2022).

Ramza mengatakan, sumber dana untuk pembiayaan gaji tersebut harusnya sudah tersedia, yaitu dari pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kasihan para keuchik dan aparatur gampong, bagaimana mereka menjalankan pemerintahan gampong bila kebutuhan dasar mereka saja tidak dipenuhi", ungkap Ramza yang juga sebagai Ketua Pansus Utang ini.

Dikatakan, kedepan pihaknya akan mengintensifkan rapat-rapat pansus utang untuk menelusuri berbagai hutang yang sedang berjalan di tahun 2022.

Dalam rapat tersebut, Ramza juga berharap agar DPMG dapat berperan aktif dalam upaya mendorong dan memajukan pembangunan seluruh gampong di Kota Banda Aceh.

"Bila seluruh gampong telah maju, maka Kota Banda Aceh yang merupakan pusat ibukota provinsi Aceh akan terlihat maju", tutur Ramza.

Dikatakan, upaya memajukan gampong dapat dimulai dengan mendorong tumbuhnya peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang merupakan wadah penggerak perekonomian gampong.

Diantaranya dengan pembinaan dan pelatihan cara menggerakkan BUMG agar lebih produktif dalam menciptakan lapangan usaha hingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat gampong.

Dengan adanya dana desa yang dikucurkan ke setiap gampong, diharapkan DPMG dapat memberi pendampingan kepada aparatur gampong dalam menyusun anggaran APBG agar benar-benar terarah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat gampong.

"Saat ini masih ada para keuchik dan aparatur gampong yang belum menguasai aturan-aturan dalam penyusunan APBG, apalagi yang baru terpilih sebagai keuchik. Oleh karena itu agar aparatur gampong lebih berdaya guna maka perlu diberikan pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong", jelasnya.

Selain itu, Ramza juga berharap agar DPMG juga melakukan pemberdayaan terhadap Tuha Pheut Gampong dalam pembuatan Reusam Gampong.

"Saat ini masih banyak gampong yang belum memiliki reusam. Masih banyak perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak mampu diselesaikan di tingkat gampong akibat tidak memiliki aturan sendiri, yang akhirnya semua persoalan tersebut berujung ke kantor polisi", demikian Ramza. (*)