Presiden Filipina Menolak Bergabung Kembali Dengan Pengadilan Kriminal Internasional

SERAMBINEWS.COM, MANILA - Filipina tidak memiliki rencana bergabung kembali dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Senin (1/8/2022) mengatakan Jaksa ICC berusaha melanjutkan penyelidikan atas perang narkoba yang mematikan atas mantan presiden Rodrigo Duterte.

Duterte meninggalkan jabatannya pada 30 Juni 2022 dan telah menarik Filipina keluar dari ICC pada 2019.

Setelah meluncurkan penyelidikan awal terhadap pemberantasan narkoba, yang menewaskan ribuan orang.

Hakim ICC mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye anti-narkotika pada September 2021.

Dia mengatakan itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.

Baca juga: Presiden Filipina Marcos Jr Bersumpah Melindungi Seluruh Wilayah dan Tidak Ada Musuh, Selain Teman

ICC menangguhkan penyelidikan dua bulan kemudian, setelah Manila mengatakan sedang menyelidiki dugaan kejahatan itu sendiri.

Tetapi jaksa ICC Karim Khan pada Juni 2022 mengatakan permintaan Manila untuk menunda penyelidikan tidak dapat dibenarkan dan harus dimulai kembali secepat mungkin.

Marcos Jr, yang mendukung perang narkoba Duterte, sebelumnya telah mengindikasikan tidak akan bekerja sama dengan ICC.

“Filipina tidak berniat bergabung kembali dengan ICC,” kata Marcos Jr kepada wartawan, seperti dilansir AFP.

Marcos Jr terpilih sebagai presiden dengan telak pada Mei 2022 dengan bantuan putri Duterte, Sara, yang memenangkan pemilihan wakil presiden,

Selama masa kepresidenannya, Duterte menolak bekerja sama dengan pengadilan.

Baca juga: Pasukan Penjaga Perdamaian Asing di Filipina Selatan Akhiri Tugas, Perdamaian Hampir Tercapai

Dia mengklaim pengadilan tidak memiliki yurisdiksi, sebuah pernyataan ditolak oleh Mahkamah Agung Filipina.

Di bawah tekanan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan ICC, pemerintah telah memeriksa beberapa ratus kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian.

Tuduhan telah diajukan dalam beberapa kasus.

Hanya tiga polisi telah dihukum karena membunuh seorang tersangka narkoba.

ICC telah mengundang Filipina untuk menawarkan pengamatan atas permintaan Khan untuk melanjutkan penyelidikan.

Manila memiliki waktu hingga 8 September 2022 untuk menanggapi.

Marcos Jr mengatakan pertemuan baru-baru ini dengan tim hukumnya, yang mencakup mantan juru bicara Duterte Harry Roque untuk membahas apakah pemerintah akan menanggapi.

Baca juga: Filipina Luluskan 7.000 Mantan Separatis di Selatan Sebagai Anggota Kepolisian Nasional

“Apa yang kami katakan, kami memiliki penyelidikan di sini dan ini sedang berlangsung, jadi mengapa kami harus memilikinya?” kata Marcos Jr,

Dia mengatakan di sela-sela acara untuk mempromosikan suntikan booster vaksin Covid-19.

“Mungkin juga kami tidak akan repot menanggapi sama sekali, karena kami tidak berada di bawah mereka,” jelasnya.

Bahkan jika ICC mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan kasus terhadap Duterte, aturannya mencegah dia diadili secara in absentia.(*)