Breaking News:

Internasional

Banyak Warga Korea Utara Cerai karena Krisis Ekonomi

Warga Korea Utara berbondong mengajukan gugatan cerai, tak kuasa selalu cekcok di tengah krisis yang terus mencekik

Editor: bakri
AFP/Anthony WALLACE
Penduduk tampak bekerja di lahan pertanian daerah Gaepung di sisi Zona Demiliterisasi (DMZ) Korea Utara, yang terlihat dari Aeigibong Peace Ecopark di Gimpo, Provinsi Gyeonggi 

PYONGYANG - Warga Korea Utara berbondong mengajukan gugatan cerai, tak kuasa selalu cekcok di tengah krisis yang terus mencekik.

Tapi mereka harus antre bertahun-tahun karena pemerintah menghambat prosesnya.

Seorang warga anonim di daerah Kyongsong, bercerita bahwa belakangan ini, semakin banyak warga yang mengantre di pengadilan untuk mengurus surat perceraian.

"Belakangan ini, cekcok keluarga makin parah karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang mau cerai meningkat, tapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan tak menerima perceraian itu dengan mudah," katanya kepada Radio Free Asia.

Ia juga bercerita, "Ketika saya lewat beberapa kali di depan pengadilan, saya selalu melihat puluhan pasangan muda berkumpul di depan gerbang utama.

Mereka biasanya pasangan yang ingin bertemu hakim atau pengacara untuk mengajukan perceraian.

" Menurut warga yang enggan diungkap identitasnya itu, antrean dokumen perceraian di pengadilan kian menumpuk karena pemerintah sebenarnya menganggap perpisahan pasutri merupakan cermin sikap "anti-sosialis.

" Sejumlah pasangan bahkan sudah mengajukan perceraian mereka sejak tiga atau empat tahun lalu, tapi tak kunjung dapat diresmikan.

"Perceraian secara tradisional dianggap sebagai tindakan anti-sosialis yang memicu kekacauan sosial.

Di Korut, mereka dipaksa hidup berdasarkan 'gaya hidup sosialis' yang termasuk 'revolusi rumah,'" katanya.

Baca juga: Konflik di Ukraina Belum Usai, Jepang Malah Siap Adu Kekuatan dengan China hingga Korea Utara

Baca juga: Rusia Rekrut Warga Korea Utara Untuk Membangun Kembali Kota Donbas di Ukraina Timur

Warga itu kemudian mengungkapkan fakta mengagetkan yang baru ia dengar dari kerabatnya pada pekan lalu mengenai perceraian di Korut.

"Suaminya merupakan pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan.

Dia mengatakan, jumlah kasus perceraian di tiap kota dan negara bagian dibatasi setiap tahun berdasarkan jumlah populasi," tuturnya.

Ia kemudian membeberkan bahwa di Kyongsong, kota dengan populasi 106 ribu orang, hanya diperbolehkan 40 perceraian tiap tahun.(CNN Indonesia)

Baca juga: Zelenskyy Kecam Korea Utara, Akui Kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhansk Buatan Rusia

Baca juga: Selain Al-Qaeda, Lembaga ACT Juga Diindikasi Alirkan Dana ke Korea Utara

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved