Pj Gubernur Aceh Paparkan Penguatan Penanganan Stunting di Depan Wapres

Laporan Jamaluddin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, memaparkan penguatan penanganan stunting di Aceh tahun 2022-2023 di depan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin.

Paparan tersebut disampaikan Achmad Marzuki dalam Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas dengan Wapres, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.

Achmad Marzuki mengatakan, dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun  2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Aceh  disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Aceh dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

"Permasalahan yang terjadi pada tahun 2017, pravalensi stunting pada balita Aceh dan nasional 35,7 persen. Namun, pada 2018 Aceh mengalami kenaikan 2,2 persen, sedangkan nasional justru turun 4,9 persen," jelas Pj Gubernur.

Sementara pada tahun 2021, lanjut Achmad Marzuki, untuk tingkat nasional terjadi penurunan sebesar 11,3 persen menjadi 24,4 persen. Begitu juga dengan Aceh ikut turun 4,7 persen menjadi 33,2 persen.

Untuk itu, kata Pj Gubernur Aceh, diperlukan adanya penguatan langkah-langkah yang diambil pada 2022-2023, meliputi gampong dengan memastikan dana desa juga dialokasikan untuk stunting.

"Lalu, menggerakkan pengurus PKK mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, memastikan tenaga kesehatan mulai dari bidan desa memantau dan melakukan intervensi terhadap seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai program kesehatan," katanya.

Kemudian, Achmad Marzuki, memastikan dukungan kegiatan serta APBA dan APBK, serta memastikan keterlibatan stakeholder sesuai fungsi dan kewenangannya. Makanya, Pj Gubernur Aceh mnilai perlu dukungan Pemerintah Pusat yakni integrasi satu data stunting dengan prioritas pada integrasi data di lapangan, termasuk penggunaan referensi data induk yang sama.

"Selanjutnya, perlu perbaikan kualitas data ePPGBM dan data rutin program lainnya. Lalu, peningkatan Alokasi Dana Transfer untuk dukungan pembiayaan kader guna memperkuat pengumpulan data rutin di lapangan," sebut Achmad Marzuki dalam siaran pers yang dikirim Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, kepada Serambinews.com, Kamis (4/8/2022) petang.

Achmad Marzuki juga meminta dukungan penyediaan sanitasi dan air layak minum untuk semua masyarakat dengan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi untuk pemukiman.(*)

Baca juga: Anggota DPRA Minta Dinas Terkait Fokus Tangani Stunting dan Kekerasan Seksual terhadap Anak