Pj Gubernur Aceh Paparkan Penanganan Stunting di Depan Wapres

BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, memaparkan tentang berbagai upaya dalam rangka penguatan penanganan stunting di Aceh pada tahun 2022-2023 di depan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin.

Paparan itu disampaikan Achmad Marzuki dalam Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas dengan Wapres, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Achmad Marzuki mengatakan, dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Aceh disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Aceh dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

"Permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 adalah pravalensi stunting pada balita di Aceh dan nasional sebesar 35,7 persen.

Namun, pada tahun 2018 Aceh mengalami kenaikan 2,2 persen, sedangkan nasional justru turun 4,9 persen," jelas Pj Gubernur.

Sementara pada tahun 2021, lanjut Achmad Marzuki, untuk tingkat nasional terjadi penurunan sebesar 11,3 persen menjadi 24,4 persen.

Begitu juga dengan Aceh ikut turun 4,7 persen menjadi 33,2 persen.

Untuk itu, kata Pj Gubernur Aceh, diperlukan adanya penguatan langkah-langkah yang diambil pada 2022-2023.

Seperti, gampong harus memastikan dana desa juga dialokasikan untuk penanganstunting.

Baca juga: Remaja Diberikan Tablet Tambah Darah Untuk Cegah Anemia dan Stunting

Baca juga: Cegah Stunting, Ketua BKMT Langsa Bantu Makanan Tambahan kepada Ibu Hamil di Langsa Timur 

"Lalu, menggerakkan pengurus PKK mulai tingkat desa sampai provinsi, memastikan tenaga kesehatan mulai dari bidan desa memantau dan melakukan intervensi terhadap seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai program kesehatan," katanya.

Kemudian, lanjut Achmad Marzuki, memastikan dukungan kegiatan dari APBA dan APBK, serta memastikan keterlibatan stakeholder sesuai fungsi dan kewenangannya.

Makanya, Pj Gubernur Aceh menilai perlu dukungan Pemerintah Pusat yakni integrasi satu data stunting dengan prioritas pada integrasi data di lapangan, termasuk penggunaan referensi data induk yang sama.

"Selanjutnya, perlu perbaikan kualitas data ePPGBM dan data rutin program lainnya.

Lalu, peningkatan Alokasi Dana Transfer untuk dukungan pembiayaan kader guna memperkuat pengumpulan data rutin di lapangan," sebut Achmad Marzuki dalam siaran pers yang dikirim Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, kepada Serambi, Kamis (4/8/2022) sore.

Achmad Marzuki juga meminta dukungan penyediaan sanitasi dan air layak minum untuk semua masyarakat dengan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi untuk pemukiman. (jal)

Baca juga: Angka Stunting di Gayo Lues Tertinggi Se-Aceh

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Stunting