Target Pendapatan Aceh Utara Rp 2,397 T, Masih Produk Lama

LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara menargetkan pendapatan pada tahun 2023 mendatang mencapai Rp 2,397 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah AP MSi dalam Rapat paripurna beberapa hari lalu saat penyampaian rancangan KUA–PPAS 2023.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali SE, didampingi tiga wakil.

Wakil Ketua I Hendra Yuliansyah SSos, Wakil Ketua II Khairuddin ST, dan Wakil Ketua III, Misbahul Munir ST.

Dari Pemkab Aceh Utara hadir Plt Sekda, Dayan Albar MAP, para staf Ahli Bupati, asisten, Kepala SKPK, Camat, Kepala Bagian, dan para pimpinan BUMD.

“Struktur rancangan pendapatan, belanja dan pembiayaan Aceh Utara Tahun Anggaran 2023, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp 2.397 triliun lebih,” ujar Azwardi.

Terdiri PAD sebesar Rp 242,8 miliar dan pendapatan transfer Rp 2.154 triliun lebih.

Baca juga: Azwardi Abdullah Dilantik Jadi Pj Bupati Aceh Utara, Cek Mad dan Fauzi Ikut Hadir

Baca juga: Pemkab Aceh Utara Siapkan Rp 34 Miliar untuk THR

Sedangkan total belanja daerah direncanakan Rp 2.427triliun.

Sehingga, defisit sebesar Rp 29,8 miliar.

Defisit tersebut direncanakan akan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Rp 30,8 miliar.

Namun, karena tahun ini harus menambah penyertaan modal untuk Bank Aceh Syariah Rp 1 miliar, sehingga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan Rp 29,8 miliar.

“Pendapatan daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 65,4 miliar dibandingkan dengan APBK tahun 2022,” ujar Penjabat Bupati Aceh Utara itu.

Penurunan itu terjadi pada beberapa sumber pendapatan yang paling dominan pada Prognosa Pendapatan Transfer, yaitu dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Menurut Azwardi, pada tahun 2023 dengan prioritas pembangunan berada pada sektor peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan.

Selanjutnya, peningkatan SDM, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang, penguatan pelaksanaan syariat Islam.

Selain itu jugatata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pada kesempatan itu, Azwardi juga berharap hendaknya penetapan APBK Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan tepat waktu.

“Para Kepala SKPK, hendaknya agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah selama proses pembahasan berlangsung,” ingat Pj Bupati Aceh Utara.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali kepada Serambi, menyebutkan KUA- PPAS yang diajukan pemkab kali masih produk lama.

Artinya, dalam KUA PPAS yang diajukan tersebut belum ada ide-ide dari Penjabat Bupati Aceh Utara.

Karena rancangan anggaran tersebut diserahkan eksekutif pada hari pelantikan Pj Bupati Aceh Utara.

“Karena itu kita berharap nantinya dalam pembahasan dua pihak, ada ide-ide baru yang disampaikan Pj Bupati Aceh Utara melalui Kepala SKPK.

Kita tetap menerima bila ada usulan untuk kemajuan Aceh Utara,” ujar Arafat.

Untuk pembahasan sudah ditargetkan bisa tepat waktu.

Karena, DPRK juga membahas rancangan tersebut sampai dini hari. (jaf)

Baca juga: Pengprov Woodball Aceh Resmi Terbentuk, Azwardi Terpilih Secara Aklamasi

Baca juga: Azwardi Kepala Sekretariat Wali Nanggroe, Pejabat Eselon II Pertama Sejak Nova Jadi Gubernur Aceh

Baca juga: Lestarikan Bahasa Aceh, Kemenag Gelar Bedah Buku Paket Peulajaran Basa Aceh Karya Azwardi