Dewan Sorot PAD Pidie, Pendapatan Tol Rp 3 M

SIGLI - Anggota DPRK Pidie sorot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum meningkat dalam sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 di Gedung DPRK Pidie, Senin (8/8/2022).

Pantauan Serambi, kemarin, sidang pembahasan KUA dan PPAS tidak dihadiri sebagian anggota Banggar DPRK Pidie.

Sehingga kursi dewan masih kosong.

Sebagian anggota yang hadir justru lebih banyak diam saat pembahasan KUA dan PPAS.

Sementara anggota Banggar DPRK Pidie yang lebih dominan melayangkan pertanyaan kepada TAPK Pidie justru datang dari anggota yang sama.

Sehingga, suasana pembahasan KUA dan PPAS tidak berwarna.

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail dalam pembahasan KUA dan PPAS, Senin (8/8/2022), mengatakan, sumber PAD dari proyek jalan tol dan Waduk Rukoh harus dikejar mencapai seratus persen.

Apalagi, proyek Waduk Rukoh sudah rampung 80 persen dan akan selesai pertengahan 2023.

Kecuali itu, proyek jalan tol juga harus disetor seratus persen menjadi sumber PAD Pidie.

Kedua perusahaan BUMN itu sudah bekerja dan mengambil material di Pidie.

Baca juga: Pengadaan Sapi Pokir DPRK Pidie Tunggu Verifikasi, Dilakukan di Tengah Wabah PMK

Baca juga: Pansus DPRK Pidie Temukan Puskesmas Gagal Beli Obat

" Jika pembayaran tidak sekaligus, tapi ritme pembayaran PAD harus ada.

Pemkab harus jemput bola terhadap proyek tol dan Waduk Rukoh ittu.

Jika memang adanya masalah, kita sama-sama pergi ke Jakarta," jelasnya.

Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A Hamdid menyebutkan, pembahasan KUA dan PPAS untuk mewujudkan sinergi pembangunan yang memang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Setiap prngajuan KUA dan PPAS harus dilakukan verifikasi terhadap anggaran SKPK.

Sehingga, isi pengajuan KUA dan PPAS untuk operasional kantor tidak copy paste.

" Verifikasi pertama arah sebagai arah kebijakan daerah, supaya terpenuhi terhadap kegiatan kegiatab yang urgen," sebutnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2021 menunjukan kemiskinan di Pidie naik 19,59 persen.

Lalu, penggangguran naik 7,28 persen.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun, yakni di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ia menyebutkan, saat ini Pemkab membayar keuangan daerah harus menunggu tranfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Akibatnya, PAD Pidie tidak adanya peningkatan lantaran Pemkab tidak intensifkan pendapatan.

Di mana alasan Pemkab tidak direvisi qanun.

" Saya kira bukan qanunya penyebab pendapatan tidak meningkat.

Sebab, Pemkab bisa membuat Perbup, tapi ini tidak dilakukan.

Misalnya, harga sewa toko masih menggunakan tarif lama.

Akibat hal ini, PAD Pidie tetap Rp 45 miliar," pungkasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga SSTP MEc Dev kepada Serambi, Senin (8/8/2022), menyebutkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) realisasi pendapatan dari proyek jalan tol mencapai Rp 3 miliar.

Sementara dari proyek Waduk Rukoh sekitat 100 juta lebih.

Dan, perusahaan yang menangani waduk itu berjanji akan menyetor pendapatan.

Sebab, saat ini pekerjaannya belum selesai semuanya.

"Kami terus berkomunikasi dengan kontraktor yang menangani proyek tol dan Waduk Rukoh.

Kita harapkan pendapatan dari proyek itu bisa menggenjot PAD," pungkasnya. (naz)

Baca juga: Proyek Jembatan dengan Dana Rp 7,5 Miliar belum Ditender, Ketua DPRK Pidie Angkat Bicara

Baca juga: DPRK Pidie Sorot Tender Proyek Masih Terlambat Meski APBK Cepat Disahkan