Pj Gubernur Ajak TPID Aceh Kompak Kendalikan Inflasi

BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk bekerja di atas normal dalam upaya mengendalikan inflasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Rapat itu diikuti para gubernur, bupati/wali kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama TPID Aceh mengikuti Rakornas itu melalui konferensi video, di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh.

Seusai pembukaan rapat tersebut, Pj Gubernur Aceh langsung menggelar rapat kecil dengan TPID Aceh.

Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki mengajak anggota TPID Aceh kompak dalam mengendalikan inflasi di provinsi ujung barat Indonesia, ini.

“Berulang kali dan dalam banyak kesempatan selalu saya mengingatkan kita semua, kondisi dunia sedang tidak normal, kita tidak boleh bekerja seperti biasa.

Harus ada kerja-kerja luar biasa untuk mengendalikan inflasi.

Oleh karena itu, gubernur, bupati dan wali kota harus membangun kerja sama dengan TPID,” jelas Presiden.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Inflasi Masih Terkendali Karena Shock Absorber

Baca juga: Bawang Merah Pidie Bisa Tekan Laju Inflasi Daerah

Jokowi mengungkapkan, saat ini inflasi menjadi momok bagi semua negara di dunia.

Saat ini inflasi Indoensia berada di angka 4,7 persen.

Sementara negara lain terus menanjak.

Korsel 6,3 persen, Singapura dan India 6,7 persen, Thailand 7,7 persen, Amerika Serikat 8,5 persen, Uni Eropa 8,9 persen, dan Turki mencapai 79,6 persen.

Presiden mengungkapkan, saat ini dunia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang pangan dan hal ini akan berpengaruh besar bagi upaya pengendalian inflasi yang sedang dilakukan.

“Beberapa waktu lalu, Indonesia mendapat penghargaan dari International Rice Reasearch Institue (IRRI) untuk sistem ketahanan pangan dan swasembada beras kita,” kata Presiden Jokowi.

Untuk memantik daya beli masyarakat, Presiden mengingatkan kepala daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah.

“Saat ini, realisasi atau serapan APBD di Indonesia baru Rp 472 triliun atau 39,3 persen.

Masih ada dana APBD yang mengendap di bank Rp 193,4 triliun.

Jika jumlah ini direalisasikan dan beredar di masyarakat tentu akan sangat baik bagi perputaran ekonomi di daerah,” tandasnya.

Untuk menjaga alur distribusi, Presiden mengarahkan kepala daerah agar menggunakan anggaran tak terduga untuk mendistribusikan hasil pertanian masyarakat.

“Saya sudah perintahkan Mendagri untuk mengatur mekanisme dan menerbitkan kebijakan terkait hal ini,” ujar Presiden.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Pj Gubernur Aceh langsung menggelar rapat kecil dengan TPID Aceh.

Pj Gubernur mengajak anggota TPID untuk berkoordinasi lebih intens.

“TPID harus lebih kompak, agar pengendalian inflasi lebih baik, maka kita harus menggelar rapat dwi mingguan atau bulanan.

Kita juga perlu membuat peta distribusi dan peta sentra produksi, sehingga akan tahu daerah mana sedang panen apa, dan ke daerah mana harus kita salurkan.

Sesuai amanah Presiden, kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja,” jelas Pj Gubernur Aceh. (jal)

Baca juga: Peringatan Jokowi: Ancaman Krisis Pangan hingga Inflasi, Mendag Diminta Turunkan Harga Minyak Goreng

Baca juga: Inflasi Capai Level Tertinggi Sejak 2017, Minyak Goreng hingga Tiket Pesawat Jadi Biang Kerok