Kenaikan Harga BBM Sedang Dikaji, Beban Subsidi Bisa Tembus Rp 600 Triliun

* Anggota DPR: Pemerintah Super Tega

JAKARTA - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat menyusul beban subsidi yang ditanggung pemerintah yang semakin membengkak, akibat kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah dikabarkan akan mengumumkan kenaikan harga tersebut pada pekan depan.

Namun Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menyatakan, wacana kenaikan harga BBM Subsidi itu masih dalam kajian pemerintah.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokkan.

Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak.

Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).

Wapres mengatakan, pemerintah mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi karena nilai subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah sangat besar.

"Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi akan Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

Baca juga: Apa Yang Terjadi Kalau Harga BBM Naik Lagi?

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

Menurutnya, Jokowi pun sudah mengindikasikan bahwa tidak mungkin pemerintah terus mempertahankan harga BBM saat ini yang sudah membebani APBN.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi)," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung kenaikan harga Pertalite.

Namun yang pasti, saat ini beban subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sudah sangat membengkak, bahkan bisa menembus Rp 600 triliun.

Tak terelakkan lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak terelakkan lagi.

Menurutnya, pemerintah menyiapkan beberapa opsi agar BBM subsidi tetap ada tetapi peruntukannya hanya bagi masyarakat berdaya beli menengah ke bawah.

"Saat ini masih dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih yang terbaik, karena kompensasi BBM subsidi sudah berat sekali, sedangkan harga minyak cukup tinggi," ujar Arifin Sabtu (20/8/2022).

Menteri ESDM menjelaskan, BBM subsidi menggunakan dana APBN sehingga jumlahnya terbatas sesuai dengan kuota.

Dia meminta kepada masyarakat yang mampu untuk tidak membeli BBM subsidi sebagaimana peruntukannya hanya bagi masyarakat berdaya beli menengah ke bawah.

Lebih lanjut, Menteri Arifin menegaskan sejauh ini hanya ada dua jenis BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar, selain kedua jenis tersebut tidak disubsidi oleh APBN.

"Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar, nah jangan sampai masyarakat yang sudah cukup mampu tetapi membeli BBM Pertalite," tuturnya.

Super tega

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah super tega jika menaikkan harga BBM subsidi, di tengah kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Menurut Mulyanto, pemerintah harus memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil.

Bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM.

Hal tersebut justru akan menyebabkan lonjakan inflasi.

"Presiden jangan cuma mendengar saran kebanyakan menteri yang justru menginginkan pemerintah menaikan harga BBM.

Dengarkan juga aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini.

Sebab kalau pemerintah tetap nekat itu sama saja pemerintah super tega dengan rakyatnya," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut meminta agar Presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil masyarakat.

Dia mengatakan, sebagai Presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, Jokowi harus berani membuat keputusan yang tegas tentang harga BBM ini.

"Karena itu, PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikan harga BBM subsidi sekarang.

Alasan dan waktunya belum tepat.

Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," ucapnya.

Mulyanto menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas.

Hal itu dinilai akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) beberapa bulan yang lalu.

Dalam rapat tersebut, Pertamina memang mengungkapkan beban mereka menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

Sehingga Komisi VI pada saat itu mendorong Pertamina untuk berbicara dengan pemerintah agar beban ini bisa dibantu.

Mengenai wacana kenaikan harga BBM, Andre mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menambah beban masyarakat.

"Kami di Komisi VI mendorong sepenuhnya Kementerian BUMN, Pertamina duduk bareng dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Apapun keputusan pemerintah intinya jangan membebani masyarakat, di mana masyarakat baru pulih dari pandemi," kata Andre. (kompas.com)

Baca juga: Harga BBM Pertalite Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Baca juga: Terjadi Kenaikan Harga, Tapi Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Berubah