Breaking News

Demo Tolak Kenaikan BBM

Demo Tolak Kenaikan BBM di Lhokseumawe, Ini Tiga Tuntutan dan Lima Rekomendasi HMI 

Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsldi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas...

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Utara- Lhokseumawe, pada Selasa (30/8/2022),  berdemo di depan gedung DPRK Lhokseumawe. Demo Tolak Kenaikan BBM di Lhokseumawe, Ini Tiga Tuntutan dan Lima Rekomendasi HMI.  

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Utara- Lhokseumawe, pada Selasa (30/8/2022),  berdemo di depan gedung DPRK Lhokseumawe.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membacakan tiga tuntutan dan lima rekomendasi kepada pemerintah.

Pantauan Serambinews.com,  sekitar pukul 10.00 WIB, para mahasiswa berkumpul dekat Museum Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, di bawah pengawalan pihak kepolisian, mereka long march menuju gedung DPRK Lhokseumawe

Mereka mengusung sejumlah poster dan juga spanduk.

Saat sampai di gedung DPRK Lhokseumawe, mereka berdiri di halaman. Para orator terus berorasi secara bergantian.

Tidak lama kemudian, para unsur pimpinan DPRK Lhokseumawe menemui pendemo. Selanjutnya para mahasiswa menyerahkan petisi untuk disampaikan kepada unsur pemerintahan yang lebih tinggi.

Ketua Umum HMI Lhokseumawe, Muhammad Fadli, menjelaskan, dalam aksi ini pihaknya mengeluarkan tiga tuntutan dan lima rekomendasi.

Tiga tuntutan mereka adalah :

1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsldi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19.

2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, HMI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved