Pemerintah Aceh Berupaya Kendalikan Inflasi, Ini Strategi TPID

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh yang diketuai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki terus berupaya mengendalikan laju inflasi akibat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, terutama inflasi pangan.

Ada enam program unggul yang menjadi prioritas TPID Aceh yaitu menciptakan gerakan komuditi cepat panen (holtikultura), menjaga pasokan pangan strategis, operasi pasar, subsidi ongkos angkut, perbaikan mekanisme distribusi pangan, dan ciptakan industri pengolahan pangan.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh Achris Sarwani, dan Ketua Harian TPID Aceh Bustami hamzah yang baru saja dilantik sebagai Sekda Aceh di Media Center Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/9/2022).

“Kita sangat konsen dengan pengendalian inflasi. Kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah dalam rangka pengendalian inflasi di Aceh yang terfokus pada pengendalian inflasi pangan,” kata Achris.

Ia mengaku bahwa kebijakan menaikan harga BBM sangat berdampak kepada seluruh aktivitas perekonomian dan meningkatnya inflasi. 

Di sisi lain ia menyebutkan, inflasi ini juga dipengaruhi oleh persoalan global diantaranya naiknya harga minyak dunia dan perang Rusia-Ukraina.

Safuadi menambahkan bahwa kenaikan inflasi di Indonesia saat ini pada kisaran 1,88 persen-2,2 % sehingga outlook 2022 akan mencapai 6,3-6,7 % . Kondisi ini, ungkap Safuadi, masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara.  

“Pemerintah pusat dan daerah bersama BI menjaga inflasi tetap terkendali, terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi,” ujar Safuadi.

Menurutnya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000, solar menjadi Rp 6.800, dan Pertamax menjadi Rp 14.500 diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan pada tahun ini menjadi 9,9 % atau naik 0,6 % .

Untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan akaibat dampak kenaikan BBM, Safuadi menyatakan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tambahan sebesar Rp 24,17 triliun guna menekan kemiskinan.

“Dengan pemberian bantalan BLT dan BSU, kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,0 % pad atahun 2022,” demikian Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi.(*)

Baca juga: Menyesuaikan Biaya Perawatan, Pengusaha Rental Mobil di Lhokseumawe Mulai Naikkan Tarif