Kaukus Perempuan
Semua Pihak Berperan Penting Perkuat Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Aceh
Untuk itu, perempuan yang terlibat dalam politik harus terus meningkatkan kapasitas dirinya sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap kepem
Penulis: Yarmen Dinamika | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Peran perempuan dalam politik sangatlah penting, terutama dalam mengakomodasi isu tentang perempuan.
Untuk itu, perempuan yang terlibat dalam politik harus terus meningkatkan kapasitas dirinya sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh, Hj Ismaniar SE, mendorong perempuan untuk berpolitik, agar apa pun kebutuhan perempuan nantinya akan tertampung dengan baik.
• Staf Ahli Gubernur Buka Rakerda Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh
Dalam hal, laki-laki bukan tidak mewakili perempuan, akan tetapi tidak semua isu perempuan dapat diwakili oleh laki-laki.
"Saya melihat perempuan yang berpolitik di Aceh sudah mulai ada peningkatan. Namun, dalam berpolitik juga sangat diperlukan taktik dan strategi," kata Ismaniar dalam coffee morning dengan tema 'Aceh Woman for Political Leadership' di Hotel Ayani, Senin (19/9/2022).
Ismaniar menyebutkan, pada Pemilu 2024 kuota perempuan 30 persen sangat penting untuk terus disuarakan.
Meskipun saat ini masih 10 persen, tidak menutup kemungkinan 2024 tercapai 30 persen atau paling tidak 20 persen.
"Kita mengajak semua perempuan lintas partai untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berusaha semaksimal mungkin, menyuarakan isu penting ini sehingga masyarakat dapat memilih atas keinginan mereka sendiri," tegasnya.
Ismaniar berharap perempuan Aceh bisa bangkit kembali seperti pada masa lalu.
Sebagaimana diketahui, Aceh dari dulu memiliki pejuang-pejuang luar biasa dari kalangan perempuan.
"Saya lihat hari ini semua partai kader perempuannya sudah mulai bagus, makin meningkat. Kita berharap juga ke depan ketika mereka caleg, mereka dapat menyuarakan suara rakyat," ucap Ismaniar.
Politisi NasDem ini menjelaskan kendala utama politik perempuan di Aceh saat ini adalah kekurangan dana, di samping popularitas. Cost politik itu penting minimal saat terjun di tengah masyarakat.
"Kita berharap partai melihat kader perempuan yang berkualitas untuk di-support dana politik untuk kader perempuan tersebut," cetusnya.
Kemudian, lanjut Imaniar, yang harus dilakukan perempuan dalam berpolitik adalah membranding diri (personal branding).
"Meskipun memiliki dana yang minim, tapi paham cara mem-branding diri yang bagus itu juga menjadi modal yang tidak kalah pentingnya," kata mantan anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Nevi Ariyani SE, mengatakan dirinya sangat senang pada perempuan yang berpolitik dan mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan itu.
"Tentu yang paling penting dalam berpolitik bagi perempuan adalah dukungan keluarga," imbuhnya.
Di mata Nevi, banyak faktor yang menghambat kepemimpinan perempuan, faktor budaya, keluarga, dan sebagainya. Padahal, perempuan memiliki potensi yang luar biasa," ujar Nevi.
Nevi menyampaikan presentase perempuan politik di Aceh untuk saat ini di tingkat kabupaten/kota sudah mulai merata. Namun, apabila dilihat presentase dari tahun 2014 sampai 2019 sedikit mengalami penurunan.
"Saya pikir, perempuan harus meningkatkan kapasitas diri sehingga dia dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena dari hasil di lapangan sejauh ini, perempuan justru tidak memilih perempuan, padahal pemilih banyak dari kalangan perempuan," kata Nevi.
Direktur Flower Aceh, Riswati MSi mengatakan, kepemimpinan perempuan penting didukung untuk memastikan kehadiran suara perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis pembangunan di Aceh.
Menurutnya, kehadiran perempuan adalah untuk mendukung penguatan demokrasi di Aceh dan yang terpenting bertujuan untuk menjamin aspirasi, pengalaman hidup, perspektif, harapan, dan manfaat perempuan masuk dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi.
"Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, no one left behind, tidak ada satu pun yang tertinggal," tuturnya.
Ia tambahkan, upaya memperkuat kepemimpinan dan partisipasi perempuan di politik dilakukan oleh perempuan dan harus didukung oleh semua pihak.
"Perempuan harus terus memperkuat kapasitas dan skill, serta jaringan sosial. Pada saat yang sama pemerintah harus hadir melalui kebijakan, anggaran, dan program yang dapat mendukung peningkatan partisipasi publik dan politik perempuan. Begitu pula partai politik, masyarakat, keluarga dan semua pihak harus serius memberikan dukungan nyatanya," tutup Riswati.(*)
• Jika Benar Gunakan Jet Pribadi Milik Mafia Judi Konsorsium 303, Brigjen Hendra Bisa Dijerat Pidana
• Polsek Banda Alam Bantu Warga yang Rumahnya Dirusak Gajah Liar
• Diusul Rp 450 Miliar, Provinsi Hanya Akomodir Anggaran PORA Pidie Rp 130 Miliar