Massa Duduki Ruang Paripurna DPRK Pidie

Lalu, mahasiswa meminta dievaluasi Pelpres Nomor 191 tahun 2014 tentang pengadaan BBM, agar pendistribusian BBM enceran tepat sasaran.

Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Duduki Ruang Sidang DPRK Pidie, Pimpinan DPRK Teken Petisi

Berikutnya, DPRK Pidie harus bertanggungjawab terhadap dinas terkait terhadap kasus stunting dengan penggunaan anggaran tertinggi di Pidie, yang harus dipertanggungjawabkan.

" Dewan harus melakukan pengawasan terhadap proyek venue pada pelaksanaan PORA ke-14 yang akan dilaksanakan pada 10 Desember 2022 mendatang," pungkasnya.

Akan Perjuangkan

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, dalam aksi demo menyebutkan, dewan akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan mahasiswa.

Baik terhadap menurunkan BBM dan evaluasi Pelpres nomor 191 tahun 2014.

"Kita akan memperjuangkannya, tapi kita tidak bisa menjanjikannya," jelasnya.

Ia mengatakan, terhadap kasus stunting di Pidie, mahasiswa tidak menjustifikasi terhadap data jumlah stunting di Pidie.

Apalagi, mahasiswa menampilkan dengan data-data.

" Terhadap gaji PPPK dan honor kontrak sebenarnya Pemkab telah dipanggil berulangkali oleh anggota dewan," jelasnya.

Aksi demo mahasiswa berakhir dengan tanda tangan petisi yang diserahkan pendemo. (naz)

Baca juga: Anggota DPRK Pidie Desak Pj Bupati Bayar Honor Tenaga Kontrak, Anggaran Sudah Dialokasikan Rp 2,7 M

Baca juga: Pengadaan Sapi Pokir DPRK Pidie Tunggu Verifikasi, Dilakukan di Tengah Wabah PMK