Jika Gubernur Lukas Enembe Kembali Mangkir, Tokoh Pemuda Papua Minta KPK Jemput Paksa

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua Apbsalom Yarisetouw meminta KPK menjemput paksa jika Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir dari panggilan KPK.

Penjemputan Lukas ini didampingi bersama TNI dan Polri. 

Pasalnya Lukas Enembe sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.

Menurutnya, penegak hukum harus bisa menegakkan hukum di Indonesia.

Pihaknya meminta kepada para penegak hukum untuk terus menegakkan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," ucap Apbsalom, Minggu (2/10/2022).

Apbsalom menyebut, massa di tanah Papua yang melakukan demo hanya oknum yang memihak Lukas Enembe dan bukan semua masyarakat Papua.

Sehingga TNI dan Polri harus segera menuntaskannya.

Menurut Apbsalom, masyarakat harus melihat kasus Lukas Enembe sebagai kasus hukum murni sejak ditetapkannya menjadi tersangka oleh KPK.

Tidak ada politisasi dan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.

"Sebagai pemuda harus bisa membedakan mana yang benar dan salah serta tidak mudah terpancing oleh isu yang merugikan diri sendiri," kata Apbsalom.

"Pemuda Papua harus mampu membangun Papua dengan damai dan tetap tenang menunggu proses hukum dari KPK," tegasnya.

Apbsalom khawatir apabila Lukas Enembe masih bertahan dan KPK tidak melakukan tindakan, Papua akan hancur atau mengalami kemunduran khususnya generasi muda.

Ia pun mengajak semua masyarakat Papua harus memilih pemimpin yang benar dan membangun Papua dengan hati serta mau bekerja dengan ikhlas.

"Kita harus bersihkan kelompok Lukas Enembe yang masih tertinggal dan pemerintah daerah Papua harus bebas dari korupsi," kata Apbsalom.

Baca juga: Ratusan Warga Jaga Rumah Lukas Enembe di Papua, Ada yang Menari Pakai Busur Panah dan Parang

Majelis Rakyat Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” kata Dorince Mahue dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, dia melihat kasus Lukas Enembe murni sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik.

“KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.

Dorince meminta Lukas Enembe kooperatif, dan kuasa hukumnya diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe. 

Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

“Masyarakat di Tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Dorince.

Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di Tanah Papua harus tetap aman dan nyaman, karena pada Oktober 2022 nanti, Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung sejak 24-30 Oktober 2022 di wilayah adat Tabi, Jayapura.

Baca juga: Akmal Marhali: Aturan FIFA Larang Gas Air Mata Untuk Pengamanan Pertandingan Sepakbola

Baca juga: Profil Aswanto, Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR

Baca juga: 129 Orang Tewas Kerusuhan Laga Arema vs Persebaya, Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi Menyeluruh

Tribunnews.com: Tokoh Pemuda Papua Minta KPK Jemput Paksa Jika Gubernur Lukas Enembe Kembali Mangkir