Breaking News:

Berita Aceh Besar

Dewan Dorong Pemkab Aceh Besar Bentuk Tim Optimalisasi PAD

Dengan membentuk tim optimalisasi PAD, diharapkan dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Besar.

Penulis: Indra Wijaya | Editor: Taufik Hidayat
Dok Pribadi
Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz 

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh pada Jumat (30/9) lalu, mengesahkan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) menjadi Qanun APBK tahun anggaran 2022.

Pada rapat pengesahan APBK-P tahun anggaran 2022 itu, ditetapkan untuk pendapatan sebesar Rp 1.906.255.205.100, belanja sebesar Rp 1.941.358.229.434. Kemudian untuk pembiayaan, penerimaan sebesar Rp 36.103.024.335 dan pengeluaran Rp 1.000.000.000.

Maka perubahan anggaran pendapatan belanja kabupaten Aceh Besar tahun 2022 berada dalam posisi defisit sebesar Rp 35.103.024.334.

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz mengatakan, untuk realisasi APBK-P tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyiapkan langkah-langkah cepat, agar program yang direncanakan segera terealisasi. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati Aceh Besar agar mengelola kondisi keuangan yang ada.

"Karena saat ini kita masih defisit. Jangan sampai nanti terjadi defisit terbuka," kata Zulfikar kepada Serambinews.com, Senin (3/10/2022).

Terlebih ke depannya, banyak beban anggaran yang dibayarkan oleh Pemkab Aceh Besar. Ada banyak belanja wajib yang harus didahulukan oleh pemkab. Karena itu lanjut dia, ia meminta kepada Bupati dan TAPD untuk mencari pendapatan-pendapatan baru, untuk mengatasi hal tersebut.

Khususnya melalui penggenjotan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan membentuk tim optimalisasi khusus dalam mengalami PAD tersebut.

"Artinya tim yang memang khusus untuk menggenjot PAD ini. Karena dalam kondisi sulit seperti ini, pemkab harus mensiasati dalam mengelola keuangan yang ada. Jangan nanti terjadi gagal bayar atau defisit terbuka," jelasnya.

Jadi kata Zulfikar, harus ada kontrol dalam hal belanja daerah. Belanja harus mengikuti pendapatan yang ada. "Jangan sampai pendapatan mengikuti belanja," pungkasnya.(*)

Baca juga: Terbang Perdana Rute Kuala Lumpur-Banda Aceh, AirAsia Mendarat Mulus di Bandara SIM Aceh Besar

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved