Ditengah Guyuran  Hujan, Mahasiswa Pertanian dari Tiga Kampus Geruduk DPRA

Saat pihak aparat keamanan meminta massa untuk berteduh sejenak dari guyuran hujan, mereka menolak dan tetap melakukan orasi. 

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Peringati hari tani yang ke-62, mahasiswa dari Fakultas Pertanian dari tiga kampus yakni Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Serambi Mekkah (USM) dan Unaya melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (6/10/2022).

Dalam aksi tersebut, massa yang mengatasnamakan Aliansi Pertanian Banda Aceh - Aceh Besar itu diikuti oleh ratusan mahasiswa yang terdiri dari beberapa jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Pertanian.

Amatan Serambinews.com, massa mulai berkumpul di Bundaran Simpang Lima sejak pukul 11.30 WIB tadi. 

Usai melakukan orasi di bundaran tersebut, ratusan pendemo itu bertolak ke halaman kantor DPRA.

Meski ditengah guyuran hujan, tidak menyurutkan semangat massa untuk menyampaikan orasinya. 

Mereka tetap menyuarakan agar kesejahteraan para petani, khususnya di Aceh untuk lebih dipikirkan.

Saat pihak aparat keamanan meminta massa untuk berteduh sejenak dari guyuran hujan, mereka menolak dan tetap melakukan orasi. 

Baca juga: VIDEO - Peringati Hari Tani ke-62, Mahasiswa Pertanian Demo Kantor DPRA

Aksi tersebut juga sempat bersitegang antara petugas keamanan dan mahasiswa.

 Beruntung, cepat dikendalikan dan tidak menyulut emosi yang lebih besar.

Koordinator Aksi Wahyu Ananda mengatakan, pada aksi tersebut pihaknya meminta, agar DPRA segera menyelesaikan masalah pertanian di Aceh.

 Pasalnya menurut dia, hingga saat ini tidak ada kata sejahtera bagi petani di Indonesia.

Hal itu pula yang mendorong para massa melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari tani yang ke-62. 

"Perlu langkah cepat untuk memberikan kesejahteraan bagi petani," kata Wahyu.

Dalam aksi itu, pihaknya juga menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah berjalan sejak sebulan terakhir. 

Sebab, dengan kebijakan kenaikan BBM tersebut, membuat kesejahteraan petani semakin sulit.

Baca juga: VIDEO VIRAL Aksi Emak-emak Asik Goyang-goyangkan Mobilnya Saat Isi BBM di SPBU, Adakah Fungsinya?

Pihaknya juga mendorong agar pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi.

Kemudian, ia juga meminta agar pemerintah menjamin stabilitas harga produk pertanian dan agar segera menyelesaikan konflik Agraria di Aceh serta terwujudnya reforma agraria.

"Pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan irigasi pertanian. Sebab, saluran irigasi bagi petani di Aceh dinilai belum baik," ujarnya.

Selain itu kata Wahyu, pihaknya juga menuntut agar pemerintah untuk menjamin ketersedian pupuk bersubsidi di 23 kabupaten/kota di Aceh. 

Pihaknya, mendorong agar mengoptimalkan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi itu secara merata dan tepat sasaran.

"Sarana dan prasarana produksi pertanian juga harus memadai, mulai dari pra panen dan pasca panen. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita minta pemerintah mengoptimalkan sistem pemberian modal usaha bagi petani," pungkasnya.

Baca juga: VIDEO VIRAL Tanpa Corong, Pria ini Kesulitan Isi BBM dari Botol ke Dalam Tangki Motor

Dari Delapan Tuntutan, Tiga Segera Ditindaklanjuti

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambi Indonesia mengatakan, dari delapan poin tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa, tiga diantaranya segera ditindaklanjuti.

Pertama kata Bardan, terkait monitoring penyaluran kuota pupuk bersubsidi bagi petani di 23 kabupaten/kota di Aceh. 

Ia mengatakan, dari hasil monitoring DPRA dengan Dinas Pertanian serta PT Pupuk Indonesia, kuota tersebut dibagi berdasarkan luas lahan pertanian, baik lahan basah dan lahan kering.

"Keresahan mahasiswa ini memang benar. Bahwa pupuk bersubsidi ini langkah. Langkahnya, karena penyalurannya itu tidak sampai ke titik distribusi," kata Bardan.

Karena hal itu lanjut dia, DPRA akan membentuk Tim Pansus di masing-masing daerah pemilihan, untuk memastikan kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan luas lahan pertanian.

Kedua, terkait tuntunan tentang konflik agraria dan reforma agraria.

Lebih spesifik disampaikan massa di daerah barat selatan (Barsela), dimana pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah mati izinnya belum dikembalikan sesuai reformasi agraria.

Dikatakan Bardan, di Pemerintah Aceh sendiri sudah ada gugus tugas (Gugas) reforma agraria melalui Dinas Pertanahan Aceh. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan melihat berapa jumlah HGU yang diberikan kepada para pemegang HGU di Aceh.

"Jika memang izin HGU tersebut sudah habis, maka harus segera dikembalikan," ucapnya.

Tuntutan ketiga yang akan segera ditindaklanjuti oleh dewan, terkait desakan menjaga stabilitas harga produksi pertanian. 

Terkait hal tersebut kata Bardan, untuk harga pihaknya melakukan monitoring melalui Informasi Harga Bahan Pokok Strategis Nasional.

Setelah dipantau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, bahwa untuk tiga bahan pokok seperti beras dan gabah, telur dan ikan di Aceh masih relatif stabil.

Sementara terkait tuntutan mahasiswa terkait kesejahteraan petani, pihaknya harus melakukan pemetaan apakah dia buruh tani atau memang petani.

Sebab kata Bardan, turunnya kesejahteraan petani itu juga dipicu naiknya harga biaya angkut hasil pertanian imbas dari kenaikan BBM.

"Karena imbas BBM naik, semuanya juga ikut naik. Tapi yang jadi masalah harga pertanian kita nggak kunjung naik," pungkasnya. (*)

Baca juga: Harga Pertamax Turun, Berikut Harga BBM di SPBU Pertamina, Vivo, Shell, dan BP-AKR