Puluhan Eks Honorer Ngadu ke Pj Bupati Abdya, Tak Masuk Pendataan Non-ASN Secara Online

BLANGPIDIE - Puluhan eks tenaga honorer yang surat keputusan (SK) kontraknya terputus karena pergantian tampuk pimpinan daerah beberapa tahun silam, beraudiensi dengan Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah SPd MM, Senin (10/10/2022).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Abdya ini, perwakilan eks tenaga honorer ini berharap Pj Bupati memperjuangkan nasib mereka agar bisa masuk dalam pendataan non-aparatur sipil negara (ASN) secara online di Pendataan-nonasn.bkn.go.id.

Menurut data yang diperoleh Serambi, ada ratusan tenaga eks honorer di Abdya yang SK kontraknya terputus karena penggantian tampuk pimpinan daerah.

Akibatnya, mereka tidak masuk dalam pendataan non-ASN secara online.

"SK kontrak kami terputus karena pergantian kepala daerah beberapa tahun silam.

Akibat terputus, kami tidak bisa mengikuti pendataan ulang yang kabarnya untuk perekrutan PPPK,” ungkap salah seorang tenaga honorer dalam pertemuan tersebut.

Menyahuti persoalan yang dihadapi tenaga eks honorer tersebut, Pj Bupati Abdya H Darmansah menjelaskan bahwa pendataan non-ASN yang dilakukan akhir-akhir ini bukan untuk PPPK.

"Menyangkut dengan adanya eks tenaga honorer yang belum terdaftar di akun tersebut, karena aturannya tidak boleh terputus kontrak," jelasnya.

Kendari demikian, ia selaku Pj Bupati Abdya akan berusaha mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi eks tenaga honorer yang SK kontraknya terputus.

Baca juga: Honorer Unjuk Rasa ke DPRK Minta Solusi SK Kontrak yang Terputus

Baca juga: Fakta Honorer Dapat Transferan Rp 14 Triliun, Ternyata Uangnya Tak Bisa Diambil, Ini Kata Pihak Bank

"Kami selaku pemerintah punya atasan, kendati demikian masih ada celah yang harus kita tempuh, berhasil atau tidak Allah SWT yang menentukan.

Kita cuma bisa berusaha.

Jika tidak lolos jangan berburuk sangka," papar H Darmansah.

Menurut Pj Bupati Abdya ini, sesuai data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya, jumlah tenaga honorer yang terdaftar secara online sebanyak 2.138 orang.

"Namun, bagi eks tenaga honorer yang SK kontraknya terputus dan tidak masuk dalam pendataan tersebut akan kita cari solusinya," papar H Darmansah.

Sebab sesuai aturan Menpan RB, pendataan tersebut hanya bisa dilakukan untuk tenaga honorer yang SK kontraknya tidak terputus sampai tahun 2022.

"Karena sudah terputus, datanya tidak bisa di-upload dalam sistem.

Karenanya, kami sudah sepakat untuk mencari solusi, untuk mencari solusi itu kita butuh data yang konkret," paparnya.

Terkait dengan data dan berkas eks tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan tersebut akibat kontraknya terputus, Pj Bupati Abdya memberi kesempatan kepada para eks tenaga honorer tersebut agar dalam dua hari ini mengantarkan data dan berkas ke BKPSDM Abdya.

"Kepada Kepala BKPSDM untuk membuka ruang khusus bagi eks tenaga honorer yang terputus kontraknya ini untuk menyerahkan berkas dengan bukti yang lengkap.

Nanti petugas BPKSDM akan mendata semuanya," papar Pj Bupati Abdya.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Abdya memberi waktu sampai Rabu, 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Pendataan Pegawai Honorer Bukan untuk Pengangkatan PNS, Jangan Salah Paham!

Jika berkas tersebut tidak diantar dan diserahkan kepada BPKSDM, maka eks tenaga honorer tersebut dianggap tidak berminat.

"Jika hari Rabu hingga pukul 12.00 WIB berkasnya tidak diantar, kami tidak menerima lagi," papar Pj Bupati Abdya.

Tak Janji Akan Berhasil

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Abdya juga menegaskan bahwa dirinya tidak menjanjikan bahwa upaya tersebut akan tercapai sesuai keinginan para eks tenaga honorer, sebab dalam hal ini pihaknya hanya berusaha mencari solusi.

"Saya tidak menjanjikan bisa, cuma kita sedang berusaha.

Sebagai Pj Bupati saya cuma bisa berusaha.

Kita tidak boleh ada curiga, tapi ini kita cari solusi.

Kami akan membantu melakukan pendataan bapak secara manual, dan mencari solusi ke Jakarta," pungkasnya.

Turut hadir saat audiensi para tenaga honorer tersebut, Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH, bersama Julinardi anggota DPRK dari Partai Hanura, Sekda Abdya, Salman Alfarisi ST, Kepala BKPSDM Abdya, Drs H Said Jailani beserta para Kabid. (tz)

Baca juga: Pendataan Honorer, Calo Cari Mangsa

Baca juga: FAKTA Honorer di Kabupaten Buol Rekeningnya Masuk Rp14 Triliun saat Urus BSU, BNI Sebut Salah Cetak