Market Share Pembiayaan di Aceh Didominasi Dua Bank

*OJK Aceh Minta Perbankan Optimalkan Fungsi Intermediasi ke Sektor Produktif

BANDA ACEH, SERAMBINEWS.COM - Dalam rangka memperkuat peran dan peningkatan kinerja perbankan di Aceh, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri, mengundang seluruh pimpinan perbankan yang beroperasional di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun BPR/BPRS, untuk memaparkan kinerja perbankan sampai dengan Agustus 2022.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor OJK Aceh, Jl Prof Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh, Selasa (11/10/2022) hadir Plt Direktur Utama Bank Aceh, Bob Rinaldi, Regional CEO BSI Aceh, Wisnu Sunandar, serta seluruh Pimpinan Cabang BUS/UUS dan Direktur BPR/BPRS di Aceh.

OJK Aceh menyampaikan perkembangan ekonomi Aceh yang perlu menjadi perhatian perbankan di Aceh, antara lain laju pertumbuhan ekonomi Aceh Q2-2022 sebesar 4,36 persen (yoy) atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44 % (yoy).

Baca juga: Kapolda: OJK Aceh Harus Awasi Pinjol

Dengan luas wilayah 57,95 ribu Km2 dan kondisi geografisnya, Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, konstruksi, pariwisata dan transportasi hingga industri pengolahan.

Pasca berakhirnya batas waktu untuk melaksanakan Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di tanggal 4 Januari 2022, sudah tidak terdapat kantor Bank Umum Konvensional (BUK) yang melakukan operasional bisnis di Aceh.

Sehingga, secara otomatis, saat ini Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan yang beroperasional di Aceh sebanyak 7 (tujuh) BUS, 6 (enam) UUS, dan 15 BPR/BPRS.

Meskipun terpengaruh dengan implementasi Qanun LKS dan pasca pandemi Covid-19 dimana aktivitas fisik masyarakat sudah mulai kembali normal, perbankan di Aceh masih memperlihatkan kinerja yang cukup baik. 

Ini tercermin dari Total Aset Perbankan (BU) berdasarkan lokasi bank posisi Agustus 2022 tumbuh sebesar 1,68 % (yoy) menjadi Rp45,42 triliun,  Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,66 % (yoy) menjadi sebesar Rp39,55 triliun, dan Pembiayaan yang disalurkan (PYD) tumbuh sebesar 0,24 % (yoy) menjadi Rp33 triliun.

Baca juga: Kabar Gembira! Ganti Mesin Baru BSI Upgrade ATM di Aceh, Mulai Bandara hingga Spot Wisata

Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) masih terkendali sebesar 1,89 % dengan tingkat intermediasi (FDR) sebesar 83,44 % .

Hal yang sama dengan kinerja BPR/BPRS di Aceh, dimana Total Aset tumbuh sebesar 18,38 % (yoy) menjadi Rp872,52 miliar, DPK tumbuh sebesar 19,50 % (yoy) menjadi Rp549,55 miliar dan PYD tumbuh sebesar 17,90 % (yoy) menjadi Rp571,86 miliar, dengan tingkat intermediasi (FDR) yang optimal mencapai 103,86 % .

Komposisi pembiayaan BUS/UUS per jenis penggunaan, masih didominasi oleh Konsumsi sebesar 68 % , sementara Modal Kerja 22 % dan Investasi 9 % . 

Selanjutnya, penyaluran porsi pembiayaan kepada UMKM tercatat sebesar 27,77 % , relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 23 % .

Baca juga: Action Bank Aceh Hadirkan Layanan Pembayaran PBB, Dukung Sinergitas dengan Pemda

Yusri menyampaikan, stakeholder baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha menaruh harapan yang tinggi kepada bank syariah yang saat ini beroperasional di Aceh lebih akseleratif seperti bank konvensional yang pernah beroperasional di Aceh, baik dari sisi penetrasi pembiayaan hingga fitur dan layanan.

Berdasarkan data, pembiayaan bank di luar Aceh kepada pelaku usaha yang berlokasi di Aceh terus meningkat, sementara ruang FDR perbankan di Aceh masih dapat dioptimalkan.