Kemenkeu Aceh Satu Kick Off Penguatan UMKM Aceh

Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Ismed Saputra menyampaikan,  pemerintah dan sektor perbankan memberikan dukungan dalam rangka pemberdayaan UMKM.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kemenkeu Satu Aceh bersama sejumlah lembaga menyelenggarakan kegiatan Kick off  Program Penguatan UMKM di Aceh pada, Senin (17/10/2022) di Gedung Keuangan Aceh, Banda Aceh.

Program penguatan dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, dengan dukungan Kemenkeu Satu. 

Dalam menjalankan kegiatan itu, bekerjasama dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Turut hadir dan memberikan dukungan dan sambutan dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur SMI, Syafriadi, Direktur Retail Banking BSI, Ngatari, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir Mawardi, jajaran pimpinan Kemenkeu Satu Aceh, Tim 9 Meukarya Aceh dan Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Aceh.

Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Ismed Saputra menyampaikan,  pemerintah dan sektor perbankan memberikan dukungan dalam rangka pemberdayaan UMKM.

Ia merincikan, berdasarkan data akhir September 2022, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan kepada sekitar 31.600 debitur dengan jumlah sekitar Rp 2,14 triliun. 

Dari sisi wilayah, penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh kota Banda Aceh, yaitu Rp214,7 miliar. Sedangkan terendah disandang oleh kota Sabang yang hanya Rp 3,6 miliar.

Baca juga: Kemenkeu Siapkan Rp156 T di 2023: Untuk Bayar Pensiun PNS & TNI-Polri, THR hingga Jaminan Kesehatan

Dari sisi jumlah debitur, jumlah debitur KUR terbanyak berada di Bireuen yaitu 3,267 debitur. Sedangkan terkecil ada di Sabang yaitu 55 debitur.

Dari sisi sektor ekonomi, kata Ismed, pada kenyataannya pembiayaan KUR masih banyak dimanfaatkan oleh UMKM yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar dan eceran (sekitar 50 persen dari total KUR yang tersalur). 

Kemudian disusul oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

“Dengan kata lain, semangat berdagang masih lebih besar daripada semangat berproduksi. Jadi, tampaknya kondisi seperti ini menjadi tantangan kita bersama, agar sektor lain yang menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan memperoleh alokasi pembiayaan yang lebih proporsional,” ujar Ismed.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, Syafriadi mengingatkan, seiring dengan membaiknya kondisi masyarakat dari dampak pandemi selama dua tahun terakhir ini dan surplusnya APBN di sepanjang Semester I tahun 2022. 

Semua pihak juga harus tetap waspada, terutama di tengah kondisi global yang masih bergejolak. 

Baca juga: Diskop UKM Aceh Adakan Bimtek Bagi UMKM