Tak Hanya PDIP, Apa Jokowi Sindir NasDem Usung Anies soal Sembrono Pilih Capres Dalam HUT Golkar?

SERAMBINEWS.COM - PDIP merupakan salah satu partai yang menyindir NasDem usai mendeklarasikan Anies Baswedan. Jokowi mulai terang-terangan lakukan hal yang sama?

Diketahui Presiden RI Jokowi menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Dalam sambutannya, beberapa narasi dinilai menyindir NasDem yang baru saja mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Salah satunya soal menentukan capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Golkar pada pilpres mendatang.

"Saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024," kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan.

Kemudian disinggung juga soal tokoh yang dipilih nantinya merupakan sosok yang benar.

"Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang benar, silakan terjemahkan sendiri," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar jangan sembarangan menentukan pemimpin yang akan diusung ke depan.

"Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden," kata Jokowi.

Baca juga: Disindir PDIP Lepas Biru, NasDem Sebut Politik Kebencian dan Cara Berpikir Amat Sempit

Dinilai Sindir NasDem usai Deklarasi Anies

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, kalau membaca secara umum pernyataan Jokowi soal Golkar jangan mengusung capres sembrono, jelas ada kaitan dengan NasDem dan deklarasi Anies.

Beberapa maknanya yang dapat ditarik usai pernyataan Jokowi jangan sembrono mengusung capres dan cawapres.

Pertama, jangan sampai jagoan yang diusung oleh Golkar adalah sosok yang berbeda secara diametral (terpisah) dengan Jokowi saat ini.

"Adalah sosok-sosok yang (dianggap) tidak akan melanjutkan semua program dan proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Jokowi," ungkap Adi dilihat Serambinews.com dari Kompas TV, Sabtu (22/10/2022).

"Tentu itu mengarah pada figur-figur oposisi yang seharusnya tidak diusung oleh Partai Golkar dalam mendeklarasikan capres di kemudian hari," tambahnya.

Baca juga: ‘Dulu Penista Agama, Sekarang Kadrun’, Kerisauan Surya Paloh dengan Label Partai NasDem

Kemudian yang kedua, jagoan Golkar yang akan diusung nanti harus memenangkan pertarungan politik secara umum.

Saat ditanya apakah narasi jangan sembrono yang dikeluarkan Jokowi dalam pidatonya merupakan sindiran terhadap NasDem, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengakui hal itu.

"Ya jelas itu sindiran kepada partai-partai koalisi pemerintah yang kemudian mengusung tokoh secara diametral berseberangan dengan Jokowi," kata Adi.

"Ini sekadar ingin menegaskan bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, legacy politiknya, proyek-proyek mercusuarnya harus dipastikan dilanjutkan kembali," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Tak Balas Pelukan Surya Paloh, Stafsus Mensesneg: Kalau Tak Komit Lagi, Pamit Baik-baik

Seolah ada kekhawatiran bila sosok yang di luar koalisi pemerintah saat ini, kemudian mendapat tiket dan memenangkan pertarungan politik, tidak akan melanjutkan proyek-proyek besar dan legacy yang sudah ditinggalkan Jokowi.

Sebut saja soal infrastruktur atau pembangunan ibu kota negara (IKN) baru yang saat ini belum terlihat secara signifikan.

"Pasti dikaitkan dengan bagaimana manuver NasDem mengusung Anies yang sejak awal memiliki portofolio politik yang berbeda dengan pemerintah," ungkapnya.

"Bahkan ada kekhawatiran bahwa Anies ini adalah orang yang tidak akan melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Jelang Pernikahan Sang Putri Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Iriana Jokowi Sibuk, Ini Katanya

Meski demikian, pasca-dideklarasikan ada narasi-narasi yang beredar bahwa Anies tidak seperti yang dibayangkan.

Artinya, lanjut Adi, sangat mungkin sosok tersebut bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi ke depan.

PDIP Sindir NasDem Lepas Biru dari Jokowi

Diketahui sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sindiran ke NasDem usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Dalam narasinya, Hasto mengumpamakan NasDem seperti bendera Belanda yang dilepas birunya oleh para pejuang dahulu.

"Para pejuang kita, ada bendera Belanda, birunya dilepas," ucap Hasto dilihat Serambinews.com dari tayangan Kompas TV, Selasa (11/10/2022).

"Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," tambahnya.

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, Habis Sudah Harapan Puan?

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyesalkan pernyataan Hasto Kristiyanto karena semestinya partai membangun suasana politik yang suka ria dan suka cita.

Sebab menurutnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena partai dibuat memang untuk saling berkompetisi satu sama lain.

"Kita kadang-kadang hal yang gak gatal digaruk, kita tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pilihan," ucap Willy dilihat dari tayangan Kompas TV, Selasa siang.

"Ini yang kemudian mencoba politik adu domba, politik kebencian, ini cara berpikir yang amat sempit," tambahnya.

Baca juga: Pengamat: Ganjar Pranowo tak Tega Tinggalkan Puan jadi Capres Partai Lain Selain PDIP, Ini Alasannya

Ketua DPP NasDem itu meminta semua pihak harus lebih dewasa berpolitik ketimbang melakukan proses sindiran-sindiran terbuka seperti ini.

"Kalau ada yang gak pas, dalam rapat koalisi ya disampaikan saja, kenapa kemudian harus disindir yang lain gak disindir yang ini disindir, berarti ada kebencian," ucap Willy.

"Kalau orang gak suka, kalau orang dengki, kalau orang benci itu susah kita subjektifitas diaturnya," tambahnya.

Dianggap Tak Hargai Perbedaan Politik

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dianggap tidak menghargai perbedaan politik setiap partai.

"Narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno ini politik rendahan," ungkap Willy.

"Politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-semata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata," tambahnya.

Ketua DPP NasDem itu berujar, orang besar bicara tentang ide, orang biasa-biasa saja bicara tentang kejadian dan orang yang berpikir sempit bicara tentang orang lain.

Pihaknya menyesalkan ucapan yang keluar dari internal PDIP itu mengingat bukan hanya NasDem yang mendeklarasikan capres pilihan, namun juga Gerindra sudah lebih awal.

"Yang mendeklarasikan capres bukan hanya NasDem tapi juga Gerindra sudah mendeklarasikan pak Pak Prabowo, apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan, kan tidak terjadi," katanya.

Ia menjelaskan padahal NasDem akan terus taat dan loyal terhadap pemerintahan Jokowi hingga selesai 2024 mendatang.

Hal itu sebagaimana pernyataan Ketum Surya Paloh saat pendeklarasian Anies sebagai capres usulan partai tersebut beberapa waktu lalu.

Ia juga meminta partai politik harus saling menghormati sebab ranahnya sudah berbeda di mana NasDem mempersiapkan diri untuk kontestasi 2024.

Sementara untuk pemerintahan Jokowi, NasDem mengaku akan loyal sampai akhir periode 2019-2024 mendatang.

Baca juga: Perang Dewan Kopral Ganjar vs Dewan Kolonel Puan Meruncing di Internal PDIP, Begini Sikap Megawati

Tanggapan PDIP

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berujar, pernyataan Hasto merupakan ungkapan realita politik yang dilihat saat ini.

Ia mengakui memang pengusungan capres merupakan haknya setiap partai, tapi kemudian ada konteks di mana partai menyampaikan realita politik saat ini dan itu sah-sah saja.

"Kita menyampaikan apa realita-realita politik yang ada dan silakan masyarakat menilai," kata Andreas.

"Apa yang disampaikan oleh pak Sekjen itu adalah realita-realita yang ada. Mau ditangkap sebagai sindiran ya silakan saja," tambahnya.

Baca juga: Soal Jangan Sembrono Usung Capres, Pengamat: Ada Kekhawatiran Anies tak Lanjutkan Proyek Jokowi

Menurut Ketua DPP PDI itu menyampaikan, berkaitan dengan pemerintahan, presiden punya kewenangan untuk melihat dan menilai bagaimana soliditas yang dibangun.

"Tapi sebagai seorang pemimpin politik pak Sekjen menyampaikan realita politik yang ada dan itu saya kira sangat-sangat biasa," ucap Andreas.

"Kita bernarasi dengan fakta-fakta yang ada, silakan masyarakat menilai," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS