Ancam Keselamatan, Parit Isolasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Diprotes Warga Aceh Tamiang

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Pembuatan parit isolasi dan pencucian parit isolasi oleh perkebunan kelapa sawit di Kampung Bukitpanjang, Karangbaru, Aceh Tamiang diprotes karena mengancam keselamatan dan menutup akses jalan produksi warga.

Protes ini sudah dilakukan warga sejak pengerjaan hari pertama dilakukan oleh manajemen perusahaan yang berkantor di Langsa itu pada Kamis (20/10/2022) lalu. Sejauh ini pengerjaan masih berlangsung dan sudah membentuk parit dengan kedalaman yang sangat signifikan.

“Lihat sendiri lubangnya, jangankan hewan ternak, manusia pun kalau terperosok tidak bisa naik lagi,” kata Kepala Mukim Simpang Empat, Muhammad Ridwan ketika mendampingi peninjau langsung anggota DPRK Aceh Tamiang, Senin (24/10/2022) siang.

• Harga TBS Kelapa Sawit di Abdya Naik, Ini Harga di PKS

Ridwan menilai perusahaan telah bertindak arogan karena tidak menggubris surat balasan yang mereka layangkan. Sebelumnya kata dia, manajemen perusahaan yang berkantor di Langsa itu menyurati Datok Penghulu Kampung Bukitpanjang memberitahukan tentang rencana pembuatan parit isolasi dan pencucian parit isolasi pada September 2022.

“Mengingat pembuatan parit ini melewati 11 kampung yang berada di bawah Kemukiman Simpang Empat, maka kami membalas surat itu meminta perusahaan bertemu utuk berkoordinasi. Ini tidak digubris, mereka langsung main korek,” ujarnya.

Ridwan menegaskan dirinya bersama datok penghulu terus berupaya menekan amarah warga dengan melaporkan persoalan ini kepada DPRK Aceh Tamiang. Dia berharap keterlibatan legislatif bisa mencari titik terang penyelesaian persoalan ini.

• Harga Sawit Rp 1.700 Per Kg di Aceh Singkil

Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon yang ikut meninjau lokasi mengakui kalau pembangunan parit tergololong ekstrim. Makna ekstrim ini merujuk pengerukan lubang yang sangat dalam, serta membuat akses jalan produksi masyarakat terganggu.

“Dan ini bukan hanya berfungsi sebagai jalan produksi, anak-anak juga menjadikan jalur ini sebagai alternatif ke sekolah,” kata Fadlon yang datang bersama Ketua DPRK Suprianto dan sejumlah anggota Komisi I.

Fadlon mengatakan persoalan ini akan ditindaklanjuti Komisi I DPRK Aceh Tamiang dengan memanggil pihak perusahaan.

Dia mengingatkan perusahaan harus bersinergi dengan masyarakat agar tercapai kesejahteraan bersama.

“Harus bersinergi, jangan ada pihak yang dirugikan. Kami akan berusaha mencari penyelesaian ini,” kata Fadlon. (*)

• Fakta Menarik Fajar/Rian Jawara Denmark Open 2022, Sukses Balas Dendam hingga Gelar Pertama Super750

• H Lolos dari Pembunuhan Rudolf Tobing, Kondisinya Kini Disorot, Ceritakan Ini ke Polisi

• Muncul Temuan Covid-19 Subvarian Omicron XBB, Ini Gejalanya