Berita Politik
Baru Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, PDIP Jatuhkan Sanksi Kepada Ganjar Pranowo
DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024
Baru Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, PDIP Jatuhkan Sanksi Kepada Ganjar Pranowo
Laporan Wartawan Tribunnews.com | Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bersikap tegas kepada kadernya.
Kali ini Ganjar Pranowo yang mendapat sanksi dari DPP PDIP.
Partai besutan Megawati Soekarno Putri ini memberikan sanksi kepada Ganjar Pranowo.
Sanksi ini terkait pernyataan Ganjar Pranowo soal kesiapan maju sebagai calon presiden (capres) 2024.
Baca juga: 4 Lulusan UGM Ini Disebut Kandidat Bakal Capres 2024, Ganjar, Anies, Cak Imin hingga Airlangga
Sikap Gubernur Jawa Tengah ini dianggap mendahului Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dengan Pilpres 2024.
Apalagi dari awal sudah jelas sikap PDIP bahwa soal Capres 2024 ada di tangan Megawati Soekarno Putri.
DPP PDIP pun memanggil Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024
Baca juga: Nyatakan Siap Maju Capres, Ganjar Pranowo Bakal Dipanggil PDIP untuk Klarifikasi
Hasilnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.
"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.
"Meskipun tidak melanggar tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.
Komaruddin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.
Baca juga: Perang Dewan Kopral Ganjar vs Dewan Kolonel Puan Meruncing di Internal PDIP, Begini Sikap Megawati
"Supaya keadilan di partai ditegakkan seluruh sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.
