Breaking News

Berita Lhokseumawe

Pj Gubernur Aceh: Desember NPK PT PIM Mulai Beroperasi, Target Produksi 500 Ribu Ton per Tahun

Sesuai penjelasan dari PT PIM tadi, di Desember nanti sudah mulai produksi, dengan produksi 500 ribu ton per tahun

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
PJ Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi Ketua DPRA, Saiful Bahri, dan PJ Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah dan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengelar pertemuan dengan pengelola KEK Arun, di Aula PT PIM Aceh Utara, Senin, (24/10/2022) 

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE -  Produksi pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun akan segera dilakukan dan segera diluncurkan pada Desember 2022, dengan target produksi 500 ribu ton per tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan mendengarkan pemaparan dari PT PIM dan ejumlah pihak terkait lainnya, di Aula PT PIM, Senin (24/10/2022).

“Sesuai penjelasan dari PT PIM tadi, di Desember nanti sudah mulai produksi, dengan produksi 500 ribu ton per tahun. Yang sebahagian besarnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan subsidi dan ekspor.

Kita semua tentu berharap agar Aceh Maju dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu, dukungan dari masyarakat tentu sangat diperlukan, termasuk teman-teman media,” ujar Pj Gubernur.

Sementara itu, terkait operasional KEK Arun, Pj Gubernur Aceh menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Baca juga: Hasil Drawing dan Jadwal French Open 2022 - Fajar/Rian Ditantang India, Ini Lawan 4 Tunggal Putra

“Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah di bahas,” ujar Pj Gubernur.

Kemudian, sambung Pj Gubernur Aceh, pihaknya juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA agar lahan mana yang bisa dimanfaatkan.

Karena di KEK ini kan adalah lahan milik PEMA, ada lahan milik Pertamina, ada juga milik PT Arun.

“Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK.

Saya juga sudah bertemu dengan PT PIM untuk mengetahui bagaimana rencana aksinya, harus ada tenggat waktunya, jika tidak ya akan terus seperti ini. Sudah 4 tahun kita hanya meninjau, rapat, rapat dan rapat,” kata Pj Gubernur.

Agar ada tahapan yang jelas, Pj Gubernur menyarankan agar PT PIM mengundang para bupati dan wali kota di sekitar KEK ini, mulai dari Bener Meriah hingga ke wilayah ini. Mana yang bisa dimanfaatkan pelabuhan itu.

Baca juga: Ungkap Kendala di KEK Arun, PT PEMA Minta Masukan kepada Wali Nanggroe

Pj Gubernur mengungkapkan, di KEK Arun ada sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 1.600 di antaranya dimiliki oleh Elman.

“Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Saat ini semua sudah berkoordinasi untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan.”

“Sudah sejak 2018 diresmikan namun hingga saat ini belum berjalan. Tadi dalam pemaparan, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah juga mengharapkan kejelasan terkait dimana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi beras dan komoditi lainnya.

Sementara itu, Ketua DPRA Saiful Bahri menegaskan dukungannya terhadap sejumlah program percepatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan semua pihak yang terlibat di KEK Arun.

“Saya pada prinsipnya sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, terutama terkait dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Karena selama ini banyak pemuda Aceh yang mencari kerja ke luar bahkan hingga mancanegara,” kata pria yang akrab disapa Pon Yaya itu.

Baca juga: PT PIM Tambah Kapasitas Produksi, Ini Harapan Wakil Menteri BUMN Atas Pasokan Bahan Baku

Oleh karena itu, Ketua DPRA mengimbau seluruh pihak yang terlibat di KEK Arun bekerja secara nyata  dan bukan hanya pencitraan semata.

“Sudah sejak 2018 KEK Arun ini diresmikan, namun hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. Jadi, saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti maka segera dikerjakan.

Karena salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan tentu saja dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” pungkas Saiful Bahri.(*)

Baca juga: Daftar Obat Sirup yang Aman dan Tidak Aman Hasil Uji BPOM per 22 Oktober 2022

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved