Bagian dari Kekhususan Aceh, Komisi III DPRA Sebut Bank Syariah Perlu Diperkuat

Persoalan tersebut, kata TRK, harus disikapi dengan bijak, sehingga tidak hilang nilai-nilai kekhususan dan keistimewaan yang ada pada Aceh, tapi harus diperkuat lagi.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi III DPRA, Teuku Raja Keumangan atau lebih dikenal TRK menanggapi pernyataan Ketua Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, yang meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan menghadirkan kembali bank-bank konvensional ke Aceh karena alasan penguatan ekonomi.

TRK mengakui selama ini masih terjadi berbagai persoalan terkait lembaga keuangan di Aceh.

Persoalan tersebut, kata TRK, harus disikapi dengan bijak, sehingga tidak hilang nilai-nilai kekhususan dan keistimewaan yang ada pada Aceh, tapi harus diperkuat lagi.

“Selama ini terjadi persoalan perbankan karena bank di Aceh sudah terbatas. Hanya tinggal Bank Aceh Syariah (BAS), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan bank syariah lainnya, ini sudah terbatas,” katanya kepada Serambinews.com, Jumat (29/10/2022).

Dengan keterbatasan ini, lanjutnya, bank syariah harus memiliki inovasi dan terobosan yang menguntungkan rakyat. Seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pernah diprakarsai BRI.

Baca juga: Pengusaha Aceh Sorot Pelayanan Bank Syariah, Akui Bank Konvensional belum Tergantikan

“Bagaimana caranya bank syariah harus mampu mengambil alih tugas-tugas bank konvensional yang pro-rakyat.

Contoh, memberikan permodalan untuk UMKM yang dulu ditangani oleh BRI sampai ke desa-desa. Bank Aceh Syariah dan BSI harus hadir. Kalau ini bisa dilaksanakan, saya pikir tidak ada persoalan lagi,” ucapnya.

Selain itu, Komisi III DPRA juga mendorong Bank Aceh Syariah sebagai bank daerah agar cepat naik tingkatan menjadi bank devisa, sehingga tidak muncul lagi kendala bagi pelaku investasi di Aceh.

“Jika itu mampu dicover, tidak ada masalah lagi dengan lembaga keuangan di Aceh. Karena, bank syariah ini merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh. Aceh beda dengan provinsi lain, maka perlu kita pertahankan dan perkuat bank syariah,” tutupnya.

BREAKING NEWS - NasDem Minta Pusat Kembalikan Bank Konvensional ke Aceh

Sebelumnya diberitakan Ketua Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali untuk hadirnya bank-bank konvensional ke Aceh.

Baca juga: Bank Syariah Indonesia Region Aceh Rehab Rumah Duafa di Banda Aceh

"Kekosongan bank-bank konvensional seperti bank Mandiri, BNI, BRI dan lain sangat mengganggu upaya masyarakat Aceh sendiri untuk keluar dari problem ekonomi," kata Teuku Taufiqulhadi, kepada Serambinews.com, Jumat (29/10/2022).

Dari data statistik, saat ini Aceh tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera, meski menggelola anggaran yang banyak.

Begitu juga dengan angka stunting dan inflasi juga sangat tinggi serta angka pertumbuhan ekonomi masih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional.

Salah satu penyebabnya persoalan ini karena kurang dukungan dari lembaga-lembaga keuangan nasional saat ini.

Seperti diketahui, sejumlah bank konvensional angkat kaki dari Aceh setelah lahir Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada 4 Januari 2019.

Perbankan yang tinggal di Aceh adalah bank-bank yang menerapkan skema syariah dalam transaksinya.

Baca juga: Mantap! Bank Aceh Jadi Bank Syariah Pertama di Indonesia, Segi Penyalur MLT BPJS Ketenagakerjaan

 "Karena absen bank-bank konvensional ini, kegiatan ekonomi rakyat terganggu. Para pengusaha lokal gagal merencanakan kegiatan perusahaannya karena dukungan perbankan tidak maksimal," ungkapnya.

Ia menilai apabila tidak segera ada penyelesaian terhadap masalah ini, ekonomi Aceh makin tenggelam. 

"Lembaga-lembaga keuangan syariat di Aceh memang makin baik. Tapi sama sekali belum mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan bank-bank konvensional," ujar Taufiqulhadi.

Justru rakyat melihat, jika bank-bank konvensional kembali ke Aceh, maka akan tercipta kompetisi yang sehat dan menguntungkan masyarakat. 

Bank-bank syariat pun akan cepat belajar dan menjadi lebih baik. Ikut campur tangan pemerintah pusat diperlukan agar pemerintah daerah terbantu. 

"Sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ini, akan membawa dampak baik dan akan didukung masyarakat Aceh," demikian Ketua DPW NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi. (*)