Gibran Tidak Akan Beli Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas dan Siap Kena Sanksi
Oleh karena itu, Gibran menegaskan tidak akan mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang penggunaan mobil listrik.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan uang untuk beli mobil listrik bisa digunakan sebagai pembangunan jalan.
Oleh karena itu, Gibran menegaskan tidak akan mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang penggunaan mobil listrik.
Dalam Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kendaraan listrik dijadikan sebagai kendaraan dinas.
"Timbang tuku mobil mending bangun pasar (Daripada beli mobil lebih baik membangun pasar). Kumpul Apeksi karo Bupati Walikota lain kan wis do persiapan. Ganti listrik kabeh," jelasnya saat ditemui TribunSolo.com, Senin (31/10/2022).
Gibran menginginkan anggaran yang ada dimaksimalkan membangun fasilitas publik.
Bahkan, putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun tidak takut kena sanksi teguran.
"Yo ora popo (ya tidak apa-apa), siap disanksi," terangnya.
Menurutnya, Toyota Kijang Innova yang kini menemaninya sudah cukup menjalankan tugas sehari-hari sebagai Wali Kota.
Sedangkan mobil listrik saat ini masih sangat menguras anggaran.
Satu unit saja ditaksir Rp 748 juta untuk Hyundai Ioniq 5 misalnya.
Ia juga menegaskan ini bukan persoalan lebih suka mobil listrik atau pun mobil BBM.
"Bukan lebih senang bensin. Anggaran untuk warga dulu. Seko awal emang ora niat tuku (Dari awal memang tidak niat beli)," tegasnya.
Menurutnya, anggaran membeli mobil listrik bisa dialokasikan untuk kepentingan publik.
Mulai dari membangun pasar, mengaspal jalan, sampai membangun taman cerdas.
"Itu lumayan untuk pengaspalan jalan. Untuk bikin even budaya," ungkapnya.
Baca juga: Shell Eco Marathon Indonesia 2022, Mobil Listrik USK Raih Peringkat Lima di Sirkuit Mandalika
